Pemkot Bandung Lirik Pendanaan Pembangunan Melalui Pinjaman Bank

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kabupaten dan Kota Bisa Akses APBD Provisnis dan APBN.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kabupaten dan Kota Bisa Akses APBD Provisnis dan APBN.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bandung sedang mengkaji sumber pendanaan pembangunan dari luar Anggaran Belanja Daerah (APBD). Salah satunya melalui pendanaan perbankan. 

    "Gubernur memang meminta agar saat membangun kota tidak hanya sekedar mengandalkan APBD. Pemerintah Kota (Pemkot) harus berinovasi mencari anggaran pendanaan dengan pola lain selain APBD," ujar Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Pangandaran, Kamis 26 September 2019.

    Oded mengaku telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna untuk menghitung arus kas Pemkot Bandung untuk kebutuhan pinjaman perbankan.

    "Saya sudah minta ke pak sekda untuk mengkajinya. Karena pola pinjaman ke bank harus terukur. Mudah-mudahan bisa lancar," ujar Oded.

    Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna akan meminta simulasi dana pinjaman ke bank pemerintah daerah.

    "Tadi memang sudah sedikit disimulasikan. Jika meminjam Rp200 miliar, maka sebulan harus membayar sekitar Rp18,5-20miliar," ujar Ema.

    Menurut Ema, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dalam sebulan mencapai Rp142-160 miliar. Sehingga jika hanya menyisihkan Rp18,5-20 miliar masih sangat memungkinkan.

    "Tetapi kita masih akan hitung dahulu. Jangan sampai mengganggu performa kinerja Pemkot Bandung," tutur Ema.

    Kata Ema, Pemkot Bandung juga akan mengkaji terlebih dahulu pembangunan yang mungkin bisa didanai melalui perbankan.

    "Kita lihat dulu mana yang perlu didanai. Kita juga masih meminta simulasi yang lebih detail," kata Ema.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebelumnya membahas mengenai pendanaan pembangunan yang tidak hanya bisa didapat dari APBD. Ia menyebut, ada 8 pintu pendanaan pembangunan termasuk APBD. Tujuh pintu lainnya di antaranya, APBD Provinsi, APBN, pinjaman bank, KBPU/PPP, Dana Umat, CSR dan Obligasi Daerah. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.