Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alokasi Kartu Pra Kerja di APBN 2020 Capai Rp 10 Triliun

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi (tengah) berorasi saat kampanye di Depok, Kamis, 11 April 2019. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan program kartu saktinya, yaitu Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi (tengah) berorasi saat kampanye di Depok, Kamis, 11 April 2019. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan program kartu saktinya, yaitu Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana Rp 10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk dua juta orang yang berhak menerima Kartu Pra Kerja dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja.

“Dana untuk Kartu Pra Kerja dicadangkan dalam pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN),” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Kamis, 26 September 2019.

Askolani menjelaskan, hingga sekarang pemerintah masih mengkaji tentang kementerian atau lembaga yang berhak untuk mengakomodasi program itu. Sebab, rencananya akan ditetapkan satu kementerian atau lembaga yang akan mengelola Kartu Pra Kerja itu.

“Kemungkinan nanti akan dibentuk management office-nya untuk mengelola Kartu Pra Kerja, misalnya di Kemenaker maka kita akan putuskan dan pindahkan dana itu ke Kemenaker,” ujar Askolani.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga masih mencari fokus dari pemanfaatan Kartu Pra Kerja. Dengan begitu, diharapkan seluruh detail dari program tersebut bisa selesai bersamaan dengan keputusan pemilihan kementerian atau lembaga yang mengelola dana pra kerja dalam waktu dekat.

Kartu Pra Kerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan pelayanan pelatihan vokasi dan serifikasi kompetensi kerja. Pendaftaran pelatihan kerja tersebut memiliki dua desain implementasi yaitu digital dan secara reguler.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendaftaran digital dilakukan dengan peserta memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet lalu bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka). Sedangkan pendaftaran secara reguler yakni melalui pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta TC.

"Pelatihan ini akan dibagi menjadi dua bentuk yaitu yang sifatnya konvensional terdiri dari 500 ribu orang dan 1,5 juta orang menggunakan sistem digital," kata Askolani.

Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ini sudah bisa mulai digunakan pada Januari 2020.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menyebutkan bahwa Kartu Pra Kerja akan menjadi medium untuk penyaluran insentif dari pemerintah. Besarannya berkisar dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu yang dapat digunakan masyarakat saat mencari kerja dan sudah mengikuti pelatihan.

ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Naikkan Target Penerimaan Bea Cukai 2024 jadi Rp 320 Triliun, Realistis?

Pemerintah menaikkan target penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan. Apakah target itu realistis mengingat penerimaan bea cukai per Agustus 2023 tengah menurun?


APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

2 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Kemenkeu menjelaskan kabar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disebut menjadi penjamin Kereta Cepat Jakarta Bandung.


Kementerian Keuangan Antisipasi Anggaran Pilpres Dua Putaran

4 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kementerian Keuangan Antisipasi Anggaran Pilpres Dua Putaran

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah mengantisipasi anggaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.


Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

4 hari lalu

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditemui usai mini talkshow bedah RAPBN 2024 di Jakarta pada Rabu, 20 September 2024. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani.
Kemenkeu Ungkap RAPBN 2024 Belum Pertimbangkan Anggaran Pertamax Gantikan Pertalite

BKF Kemenkeu mengungkapkan RAPBN 2024 belum mempertimbangkan anggaran BBM jenis Pertamax yang disebut akan menggantikan Pertalite.


Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Cerita APBN Bekerja Keras selama 4 Tahun, Sri Mulyani: Memastikan Ekonomi Berdasarkan Keadilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama 4 tahun banyak sekali pelajaran bahwa ketidakpastian global akan selalu ada dan APBN sebagai instrumen yang strategis harus mampu melaksanakan tugas alokasi distribusi dan stabilisasi.


DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
DPR Setujui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.090 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Pemilu, PSN, hingga Gaji ASN

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DPR setuju anggaran belanja pemerintah pusat Rp 1.090 triliun. Untuk Pemilu, PSN, hingga gaji ASN.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan jadi Undang-undang

5 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato memperingati HUT ke-78 DPR RI dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam rapat paripurna khusus HUT ke-78 itu mendengarkan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati HUT ke-78 DPR RI dan penyampaian kinerja DPR RI tahun sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan jadi Undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) disahkan menjadi Undang-Undang.


Pemerintah Alokasikan Rp 400 Miliar untuk Perbaiki 15 Ruas Jalan di Jawa Barat, Target Rampung Akhir Tahun Ini

6 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Pemerintah Alokasikan Rp 400 Miliar untuk Perbaiki 15 Ruas Jalan di Jawa Barat, Target Rampung Akhir Tahun Ini

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 400 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jawa Barat pada 2023.


Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Komisi XI DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenkeu Jadi Rp 48,7 Triliun

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi XI DPRI atas tambahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR.


Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2024

10 hari lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Daftar 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2024

Buku III Himpunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 memperlihatkan 10 kementerian dengan anggaran terbesar dalam RAPBN 2024.