TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menyebutkan perizinan yang sulit merupakan akar dari praktek suap yang sering terjadi. "Korupsi terjadi karena memang berasal dari perizinan yakni dari suap perizinan. Suap terjadi karena orang itu minta izin," ujarnya, Kamis, 26 September 2019.
Oleh karena itu, menurut Sutrisno, apabila pemerintah ingin menghapuskan korupsi maka pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Salah satunya dengan digitalisasi izin melalui Online Single Submission (OSS) yang sudah berjalan setahun ini.
Namun begitu, Sutrisno menilai pelaksanaan OSS di lapangan hanya berfungsi sebagai pintu masuk untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, proses perizinan tetap berjalan seperti sebagaimana sebelum ada OSS dan justru malah berpotensi menambah rantai prosedur perizinan.
"Dulu kalau izin pariwisata itu cukup dengan dinas pariwisata. sekarang kita harus OSS. Selebihnya masih panjang, bahkan PTSP itu bisa jadi menambah meja berikutnya," ujar Sutrisno. Persoalan ini pun timbul karena pemerintah daerah pada hakikatnya masih belum mau dan memang tidak mau untuk mengimplementasikan OSS secara total.
Padahal, Indonesia saat ini perlu mengembangkan ekspor dan investasi agar ke depan Indonesia mampu terhindar dari middle income trap yang mulai membayangi. "Saya ingin menyatakan kepada daerah bahwa kita menghadapi problem ekonomi, kalau mau maju tolong perizinan dikurangi," kata Sutrisno.
