Tempo.Co, Jakarta - Pemerintah dan swasta sepakat berkolaborasi mengatasi kesenjangan digital di 122 wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T di Indonesia. Kesepakatan ini dicapai seiring dengan dibentuknya Meaningful Broadband Working Group (MBWG) yang digagas oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas). Working Group ini beranggotakan lembaga pemerintah dan sejumlah perusahaan teknologi nasional.
“Kami membicarakan bagaimana bisa memperkuat daerah 3T dengan adanya infrastruktur digital dan proyek yang perlu diperkuat, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham Akbar Habibie, usai peluncuran MBWG di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019.
Secara sederhana, Ilham mencontohkan bagaimana Kementerian Keuangan dan Tokopedia bisa bekerja sama untuk kemudahan pembayaran pajak. Model seperti inilah yang akan diduplikasi di daerah tertinggal tersebut. “Mungkin bisa dimulai dari memperkuat peranan koperasi yang ada di daerah, tapi kami belum masuk secara rinci,” kata dia.
Selain itu, ada pula pengembangan sektor kesehatan di daerah tertinggal. Dalam diskusi pembentukan MBWG ini, kata Ilham, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi sempat mengungkapkan tantangan berupa SDM dan peralatan kesehatan di daerah tertinggal. “Salah satu cara menjembatani masalah ini adalah dengan teknologi, bagaimana bisa bekerja sama dengan swasta,” kata Ilham Habibie.
Dalam mencapai misi ini, MBWG bekerja sama juga dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Digital DIvide Institute (DDI). Nantinya, mereka akan mengembangan ekosistem teknologi digital yang mengacu pada model Dynamics 4.0 dan Industry 4.0. Melalui dua pendekatan ini, masyarakat daerah tertinggal pun diharapkan bisa memperoleh manfaat lebih dari infrastruktur digital yang berkembang.
Kepala DDI Craig Warren Smith mengatakan ada banyak aspek digital yang bisa dikembangkan di daerah tertinggal di Indonesia. Mulai dari penyaluran kredit mikro oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hingga perluasan akses e-commerce. Setelah MBWG ini dibentuk, Ia akan membantu mengidentifikasi tujuan daerah yang akan menjadi lokasi percontohan. “Kami belum mengidentifikasi di mana saja, tapi kami berharap para bupati dan kepala daerah bisa mendukung ini,” kata dia.
Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif mengatakan persoalan kesenjangan digital di wilayah tertinggal di Indonesia memang sangat terasa, terutama di wilayah Indonesia Timur. Di sisi lain, proyek Palapa Ring tidak bisa menjangkau seluruh wilayah tertinggal tersebut. “Kami bisa saja membangun serat optik sampai ke desa-desa, tapi riset kami menunjukkan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 150 triliun,” kata dia.
Untuk itu, kata dia, BAKTI menyadari bahwa membangun infrastruktur digital saja tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut. Menurut dia, diperlukan suatu ekosistem digital agar manfaat dari teknologi yang ada bisa dirasakan sampai ke masyarakat daerah tertinggal. “Itu makanya kami berkolaborasi dengan Waktiknas, kami perlu bekerja sama dengan pihak yang mendorong pemanfaatannya (teknologi digital),” ujarnya,
