TEMPO.CO, Jakarta - Senior Manager Corporate Affairs Gojek Alvita Chen merespons rencana aksi demonstransi dua ribu pengemudi ojek online yang bakal demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat besok, 27 September 2019. "Berkaitan dengan ajakan penyampaian aspirasi ojek online yang beredar beberapa hari ini, dapat kami pastikan bukan merupakan informasi resmi dari Gojek Indonesia," kata Alvita kepada Tempo, Rabu, 26 September 2019
Dia mengatakan Gojek melalui driver blog dan pesan di aplikasi mitra driver, mengimbau kepada seluruh mitra Gojek untuk selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi serta tidak terlibat dalam hal dan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Gojek juga mengingatkan seluruh mitra dalam ekosistem untuk tidak menggunakan atribut Gojek dalam segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan perusahaan.
"Untuk seluruh masyarakat, pengguna dan mitra Gojek harap terus berhati-hati di jalan," ujarnya.
Pengemudi ojek online bakal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 September 2019. Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan demo di DPR tersebut bakal melibatkan 2 ribuan pengemudi ojek online.
Baca Juga:
"Tapi kami bukan bertujuan politik. Justru kami tidak mau dijadikan alat politik," kata Igun saat dihubungi, Kamis dinihari, 26 September 2019.
Igun mengatakan imbas unjuk rasa yang berujung kerusuhan selama tiga hari ini telah mengganggu pendapatan sebagian pengemudi ojek online. Sebab, sebagian penumpang dan pengemudi sulit mengakses jalan karena adanya kerusuhan di sejumlah kawasan di Jakarta Barat dan Pusat. "Yang kena imbasnya kami."
Igun berharap unjuk rasa yang bakal digelar pengemudi ojek online pada Jumat besok bisa berjalan lancar. Pengemudi, kata dia, bakal menyampaikan pandangannya terhadap situasi yang terjadi saat ini. "Tapi kami tidak ingin unjuk rasa kami dinilai bermuatan politik. Sebab kami tidak ada di ranah itu," ujarnya.
Selama tiga hari ini gelombang unjuk rasa terjadi di Jakarta. Demonstrasi telah dilakukan mahasiswa pada 23-24 September 2019. Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK, berujung bentrok dengan petugas keamanan.
Demonstrasi yang diikuti pelajar pada Rabu, 25 September 2019, pun berujung bentrokan dengan aparat hingga dini hari ini. Para pelajar dengan seragam sekolah dan pramuka memulainya dengan menyerang anggota polisi. Mereka datang ke DPR RI merespons seruan 'Pergerakan STM Se-Jabodetabek' usai dua hari demonstrasi mahasiswa terkait RUU KUHP dan revisi UU KPK.
Kalangan pro reformasi menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan pihak yang pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat, Jokowi perlu meniru cara SBY ketika mengatasi hal serupa.
HENDARTYO HANGGI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | IMAM HAMDI
