Penerapan Wajib Sertifikasi Halal Ancam Bisnis UMKM?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli 2019. Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo meninjau Pameran Karya Kreatif Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli 2019. Pameran bertema Mendorong Pertumbuhan Melalui UMKM Go Export dan Go Digital tersebut menampilkan UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019, dinilai berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Rachmat Hidayat mengatakan kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal, tak terkecuali produk-produk ekspor, akan menimbulkan risiko. 

    “Contoh, impor produk hewan segar dan olahannya ke Indonesia, itu wajib sertifikasi halal. Nah, yang ekspor ke Indonesia tentu perusahaan besar sehingga kewajiban itu tidak masalah baginya. Yang kami takutkan adalah perusahaan mikro dan kecil itu akan bergelimpangan. Nanti yang akan bertahan adalah yang mampu memenuhi sertifikasi halal,” kata dia, Rabu 25 September 2019.

    Sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019, prosedur dan registrasi sertifikasi halal berubah dari yang tadinya bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). 

    Industri pertama yang wajib memiliki sertifikat halal adalah makanan dan minuman (mamin). Dengan adanya masa transisi selama 5 tahun, maka seluruh pelaku usaha mamin mesti sudah mempunyai sertifikat halal per 17 Oktober 2024.

    Menurut Rachmat, perlu ada amandemen terhadap pasal 4 UU 33/2014 yang menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal. Dia mengusulkan adanya penambahan frasa dalam pasal tersebut yaitu ‘bagi yang mengklaim’.

    “Itu cita-cita kami yang tidak berubah,” ucap Rachmat. 

    Namun, lantaran kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran 5 tahun ke depan sebagai masa transisi, maka usulan tersebut baru akan dikemukakan jika  sertifikasi halal memberi dampak negatif bagi industri mamin dan waralaba.

    “UU ini mulai diberlakukan 17 Oktober 2019, kami harap tidak ada sweeping karena kewajiban [punya sertifikat halal] untuk mamin itu 5 tahun lagi, targetnya adalah 17 Oktober 2024 semua harus bersertifikasi halal. Jadi, pada 2024, pemerintah dan legislatif bisa melihat apakah aturan itu layak,” tuturnya.

     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.