Sertifikasi Halal Bakal Berlaku, Pengusaha Takut Ada Sweeping

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaku usaha industri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    Pelaku usaha industri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    Tempo.Co, Jakarta - Ketua Umum Waralaba dan Lisensi Indonesia Levita Supit Ginting khawatir pemberlakuan mandatori sertifikat halal pada makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019 mendatang disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Misalnya dengan melakukan sweeping kepada restoran yang belum mengantongi sertifikasi halal.

    "Jangan sampai nanti ketika enggak ada label halal lalu ada niat disikat dan dipalaki, itu harus ada koordinasi dengan lembaga lainnya, jangan sampai menjadi peluang bagi orang iseng," ujar Levita dalam diskusi di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu, 26 September 2019.

    Pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai pertengahan bulan depan, kata Levita, akan sangat berdampak pada bisnis waralaba makanan dan minuman. Salah satu yang dikeluhkan adalah durasi sertifikasi halal yang tergolong memakan waktu. Pasalnya, untuk sebuah restoran saja, sertifikasi halal akan menilai hingga ke bahan-bahan makanan yang digunakan.

    Padahal, rumah makan waralaba biasanya mengikuti standar operasi yang sudah ditentukan sejak awal oleh induk usaha. "Kami enggak tahu misalnya kecap itu halal atau tidak, kalau ternyata kecap belum ada label halal harus diganti dan bisa mengubah rasa," ujar Levita.

    Karena itu, ia berharap adanya waktu penyesuaian sebelum mandatori label halal itu benar-benar berlaku efektif nantinya. Pada kurun waktu itu, ia mengatakan baik pemerintah, maupun pelaku usaha bisa membenahi persoalan sertifikasi halal ini. Sehingga, aturan itu tidak menghambat perkembangan bisnis di Tanah Air.

    "Ini bukan masalah kecil dan gampang, harus bicarakan bersama juga harus ada kesiapan pemerintah bukan hanya di pusat tapi sampai daerah. Karena, hingga saat ini sosialisasi juga belum maksimal di Jakarta, apalagi di daerah," tutur Levita.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat yang berharap tidak akan adanya sweeping, baik oleh penyelenggara ataupun non penyelenggara kebijakan tersebut, selepas adanya mandatori sertifikat halal. "Karena untuk makanan dan minuman itu kan benar-benar efektif 5 tahun lagi," ujar dia.

    Rachmat mengatakan akan terus memonitor dan melihat capaian dari kebijakan tersebut dalam lima tahun ke depan. Sebab, apabila mengacu kepada aturan, pada 2024 tidak boleh ada yang belum melakukan sertifikasi halal. Ia mengatakan pada sektor makanan minuman saja ada 1,6 juta pelaku usaha yang mesti disertifikasi.

    "Kalau satu hari bisa satu pelaku sudaha disertifikasi, Insya Allah pelaku mamin bisa tersertifikasi semua, tapi kalau dalam tiga bulan kecepatannya masih seperti sekarang maka harus pikir ulang bisa diteruskan enggak," kata dia. "Kecepatan sertifikasi harus berkembang, tidak bisa seperti sekarang."

    Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikat Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Matsuki mengatakan lembaganya sudah mengantisipasi kekhawatiran akan adanya imbas akibat pemberlakuan beleid jaminan produk halal tersebut, seperti adanya sweeping dan persoalan lainnya.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan polri bahwa selepas adanya kewajiban pada 17 Oktober itu tidak serta merta tapi ada tahapan dan edukasi. Elemen masyarakat juga bisa ikut melakukan sosialisasi," ujar Matsuki.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.