TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengajukan usulan kepada Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk membentuk tim gabungan, yang akan menginvestigasi dugaan penyimpangan penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Saya sendiri sudah mengirim surat ke Pak Budi Waseso Dirut Bulog kemarin. Kami mengusulkan agar dibentuk tim gabungan," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
Agus mengatakan, usulan tersebut merupakan respons kementeriannya terhadap pernyataan Budi Waseso atau Buwas yang menemukan 300 e-warung yang tidak terdaftar oleh pihak Bulog dalam penyaluran BPNT. Tim gabungan, kata Agus, bisa bekerja sama dengan satuan tugas pengamanan bantuan sosial (Satgas Bansos) yang dibentuk Polri.
Menurut Agus, usulan pembentukan tim gabungan antara Kementerian Sosial dan Bulog lalu bersinergi dengan Satgas Bansos sudah disampaikan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian di sela rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo sore ini. "Konsep ini saya sampaikan dan beliau sangat mendukung," katanya.
Agus mengaku sangat terbuka dengan upaya untuk membantu, memperbaiki, dan menyempurnakan program bansos pangan. Ia pun berharap Budi Waseso mau menerima usulan pembentukan tim gabungan tersebut. Selain itu, Agus juga meminta Budi Waseso untuk melaporkan kepada kepolisian soal temuannya agar bisa ditindaklanjuti. "Atau bisa dilaporkan ke kami agar kami bisa berikan sanksi di lapangan," ujarnya.
Budi Waseso sebelumnya mengatakan telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran beras BPNT di hampir seluruh wilayah. Pelanggaran yang diduga dilakukan mafia beras telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan diselidiki oleh Satgas Pangan.
Dia menyebut dirinya menemukan 300 e-warung fiktif. "Tambal ban bisa jadi e-warung. Tambal ban dia bisa menyalurkan BPNT. Ada kios-kios enggak jelas, siluman, yang buka hanya saat penyaluran BPNT. Setelah itu enggak ada lagi," ucap Budi Waseso.
