Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ADB: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akhir 2019 Sebesar 5,1 Persen

image-gnews
ilustrasi uang
ilustrasi uang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asian Development Bank atau ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2019 hanya berada di kisaran 5,1 persen. Proyeksi ini turun dari tahun lalu yang sebesar 5,2 persen.

"ADB merevisi proyeksi ekonominya untuk Indonesia dengan pertumbuhan yang menurun tipis dari tahun sebelumnya," ujar Direktur ADB Winfried Wicklein di Plaza Office, Rabu, 25 September 2019, dalam acara Asian Development Outlook 2019.

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan oleh pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang masih menguat pada tahun ini. Adapun perlambatan ekonomi akan bakal mencerminkan penurunan ekspor dan melemahnya investasi domestik.

Meski demikian, Wicklein mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tergolong masih kuat. Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih stabil dan cadangan devisa saat ini diperkirakan masih mampu menopang kebutuhan.

Selain itu, posisi investasi diperkirakan bakal membaik menjelang pengujung tahun. Peningkatan investasi terjadi karena adanya kepastian pembangunan infrastrutur yang masuk kategori proyek strategis nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari sisi belanja konsumen, ADB memprediksi negara dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat. "Pertumbuhan yang kuat pada tahun ini dan tahun depan ditopang naiknya pendapatan rumah tangga, pertumbuhan lapangan kerja, dan inflasi yang rendah," tuturnya.

Pada tahun ini, inflasi diperkirakan stabil di kisaran 3,2 persen, sementara pada 2020 diprediksi 3,3 persen. Inflasi yang masih di level 3 persen akan membantu mempertahankan belanja swasta.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan akan terkendali di angka 2,7 persen dari produk domestik bruto atau PDB. "Namun, investasi pertumbuhan ekonomi yang mulai melaju akan menyebabkan defisit transaksi berjalan melebar ke 2,9 persen dari PDB 2020," tuturnya.

GHOIDAH R. | ANDI IBNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

9 jam lalu

Sesi foto bersama antara pihak Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB) di COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. Istimewa
ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

ADB meluncurkan Strategi Nol Bersih atau Net Zero Strategy untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bebas emisi karbon pada 2045.


Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

3 hari lalu

Pekerja melakukan pengecatan menara jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 27 Juli 2023. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel melakukan pengecatan ulang Jembatan Ampera yang mulai memudar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera.


Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

3 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III Melambat, BKF: Pemerintah Berikan Insentif Fiskal di Sektor Perumahan

Pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sekitar Rp 3,7 triliun untuk insentif fiskal di sektor perumahan.


Kenaikan UMP 2024 Capai 4 Persen, Grant Thornton Indonesia Ungkap Dampaknya ke Investasi

4 hari lalu

Puluhan Buruh melakukan aksi dengan menggantungkan benner yang bertuliskan tutuntan buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Kenaikan UMP 2024 Capai 4 Persen, Grant Thornton Indonesia Ungkap Dampaknya ke Investasi

UMP 2024 di 34 provinsi mengalami kenaikan. Grant Thornton Indonesia mengungkapkan dampaknya terhadap investasi.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Bos BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 6,1 Persen di 2028

4 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.  Suku bunga Deposit Facility juga naik menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen. Tempo/Tony Hartawan
Bos BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 6,1 Persen di 2028

Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,1 persen pada 2028. Apa sebabnya?


Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Pamer Ekonomi RI Stabil 5 Persen ke Kepala Negara Lain: Kita Bangga Banget

Jokowi bangga dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh di kisaran 5 persen. Ia menyebut dirinya memamerkan hal itu kepada kepala negara lain.


Bos BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 4,7-5,5 Persen di 2024

5 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berbicara dalam pertemuan tahunan bank sentral Indonesia dengan para pemangku kepentingan keuangan di Jakarta, 30 November 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Bos BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 4,7-5,5 Persen di 2024

Gubernur Bank lndonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2025, meski ekonomi global meredup tahun depan.


Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Jokowi Curhat Dapat Keluhan dari Pelaku Usaha: Peredaran Uang Makin Kering

Jokowi mendapatkan keluhan dari pelaku usaha. Ia menyebut, pelaku usaha mengeluhkan peredaran uang yang makin kering.


Mengenal Apa Itu Defisit APBN

5 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Mengenal Apa Itu Defisit APBN

Menkeu mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).