Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hingga Agustus 2019, Realisasi Utang Pemerintah Capai Rp 284,8 T

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ignite The Nation di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ignite The Nation di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp 284,78 triliun alias 79,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Utang tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 290,74 triliun atau 74,7 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp 5,97 tirliun atau 20,1 persen target APBN.

"Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang lebih besar daripada penarikannya. Namun sebaliknya, untuk pinjaman dalam negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok," dikutip dari Laporan APBN Kita Edisi September 2019, Rabu, 25 September 2019.

Adapun hingga akhir Juli 2019 pemerintah telah membayarkan cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN. Sementara, cicilan pokok pinjaman luar negeri telah dibayarkan sebesar Rp 49,29 triliun atau 54,5 persen target APBN.

Sedangkan, penarikan pinjaman dalam negeri mencapai Rp 1,0 triliun atau 51,1 persen target APBN dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 42,90 triliun atau 71,2 persen target APBN.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan tersebut, realisasi pembiayaan utang yang telah mencapai Rp 284,78 triliun hingga akhir Agustus 2019 tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak, seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Di tengah terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah serta didorong oleh kebutuhan belanja produktif yang tidak bisa ditunda, utang menjadi alat Pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut," tulis laporan Kemenkeu.

Sebelumnya, Sri Mulyani mencatat adanya kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir Agustus 2019 mencapai angka Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto.

"Ada kenaikan defisit yang cukup besar yaitu 32 persen," ujar Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Adapun target defisit pada APBN 2019 adalah sebesar 296 triliun. Artinya, angka defisit hingga akhir Agustus tersebut baru mencapai 67,2 persen.

Sementara itu, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi defisit APBN mencapai Rp 150,5 triliun atau 1,02 persen dari Produk Domestik Bruto. Artinya, defisit pada periode ini tercatat lebih tinggi ketimbang pada periode yang sama pada tahun lalu.

Hingga 31 Agustus 2019, Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara baru mencapai Rp 1.189,3 triliun alias 54,9 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang Rp 2.165,1 triliun. Artinya, masih kurang sekitar 45 persen atau Rp 975,83 triliun dari target. "Kalau dibanding tahun lalu yang Rp 1.152,9 triliun, pertumbuhannya 3,2 persen," ujar Sri Mulyani.

Dari jumlah pendapatan tersebut, Rp 1.188,32 triliun adalah pendapatan dalam negeri. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp 920,15 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 268,16 triliun. Adapun pendapatan hibah 0,96 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani melihat pertumbuhan dari pendapatan baik perpajakan maupun penerimaan bukan pajak lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu.

Pada tahun ini penerimaan perpajakan hanya 1,4 persen, sementara pada tahun lalu 16,5 persen. Adapun pertumbuhan penerimaan bukan pajak naik 11,6 persen, atau lebih rendah dari tahun lalu yang naik 24,3 persen.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara hingga akhir Agustus 2019 adalah Rp 1.388,3 triliun atau 56,4 persen dari target APBN 2019. Besar belanja negara itu naik 6,5 persen dari tahun lalu. Pertumbuhan belanja negara itu sedikit lebih lemah dari tahun lalu yang tumbuh 8,8 persen.

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

8 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

8 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

8 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

11 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

12 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Rupiah Hari Ini Diprediksi Fluktuatif dan Ditutup Melemah

1 hari lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Hari Ini Diprediksi Fluktuatif dan Ditutup Melemah

Pada perdagangan Selasa, 26 Maret 2024, rupiah ditutup menguat 7 poin menjadi Rp 15.793 per dolar AS.


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.