UU APBN 2020 Disahkan, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,3 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berbincang sebelum dimulainya Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019. Rapat tersebut beragendakan pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 serta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

"Apakah sepakat menjadikan RUU ini menjadi Undang-undang?" ujar Wakil Ketua DPR yang juga pimpinan sidang, Fahri Hamzah yang disambut pekikan setuju para anggota dewan.

Selepas persetujuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membacakan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tersebut. Salah satu hal yang disampaikan Sri Mulyani adalah soal indikator ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan APBN tahun 2020.

"Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi di atas," ujar Sri Mulyani.

Adapun indikator yang telah disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, tingkat Inflasi sebesar 3,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat, serta tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen. Di samping itu, harga minyak mentah Indonesia rata-rata dipatok US$ 63 per barel, lifting minyak rata-rata 755 ribu barel per hari, dan lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.

Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian global tersebut terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan terukur oleh pemerintah. Pasalnya, momentum positif kinerja perekonomian dan upaya reformasi struktural, serta reformasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional ke depan.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3 persen dalam suasana kecenderungan perlemahan ekonomi global akan cukup menantang dan menghadapi risiko ke bawah," kata Sri Mulyani. Untuk itu, ia mengatakan reformasi struktural di bidang sektor riil untuk meningkatkan daya tarik investasi, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari berbagai pelaku ekonomi untuk mendorong ekspor, menjadi sangat penting.

 

 






Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

2 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

5 jam lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

8 jam lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

9 jam lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

9 jam lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

11 jam lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

1 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)