TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memprotes Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kebijakan pembatasan kuota solar subsidi. BPH Migas menilai Aptrindo salah persepsi menanggapi surat edaran pengendalian Solar bersubsidi.
Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan prinsip surat edaran tersebut adalah tindakan pengendalian yang merupakan penegasan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"Tindakan ini diambil karena kuota BBM yang tersisa kalau tidak dikendalikan, maka diperkirakan di bulan November JBT [Solar subsidi] dan JBKP [premium] akan habis," katanya kepada Bisnis.com, Selasa 24 September 2019.
Menurut dia, persoalan salah persepsi di lapangan terjadi karena sosialisasi belum memadai. Sehingga beberapa pihak termasuk Aptrindo, kata dia, memprotes surat edaran.
Bila merujuk lampiran, konsumen pengguna dan titik serah bahan bakar minyak tertentu, kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam diperbolehkan mengonsumsi Solar. Kecuali, mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 unit.
Dalam Surat Edaran No. 3865.E/Ka.BPH/2019 menyebutkan kendaraan kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 unit dalam kondisi bermuatan atau tidak bermuatan dilarang menggunakan solar bersubdisi.
Berdasarkan data BPH Migas, tercatat penyaluran BBM bersubsidi sebesar 71,73 persen dari total target 15,11 juta kiloliter (KL) hingga Agustus 2019. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 10,83 juta KL atau 71,73 persen dari total 15,11 juta KL hingga Januari - Agustus 2019. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut terbagi atas Solar sebanyak 10,48 juta KL, dan minyak tanah 354.467 KL.
Di sisi lain, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 7,95 juta KL atau 72,32 persen sepanjang 8 bulan pertama tahun ini.
Dengan demikian, berdasarkan tuntutan Aptrindo yang menginginkan pencabutan edaran tersebut atau mencabut subsidi Solar tidak dapat dilakukan, karena BPH Migas hanya menjalankan tugasnya sesuai amanat Perpres.
Sebelumnya, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menilai surat edaran tersebut membuat kekacauan, praktek percaloan hingga ketidakpastian dalam berusaha.
"Surat BPH Migas terkait pembatasan kendaraan menggunakan solar subsidi, prakteknya tidak memberi pengumuman resmi," katanya kepada Bisnis.com, Senin 23 September 2019.
Menurut dia, SE dari BPH Migas hanya dipasang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pengusaha truk.
Aptrindo mengultimatum BPH Migas hingga Selasa, 1 Oktober 2019. Apabila hingga waktu ditentukan belum ada putusan, Aptrindo mengancam melakukan boikot berupa penghentian operasi sementara akibat dari biaya BBM yang melambung.
"Itu masalahnya nanti kita bahas lagi sama daerah karena mungkin kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa beroperasi," kata dia.
BISNIS
