TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengerahkan pejabat pemerintah setempatnya ke 100 perusahaan lokal termasuk raksasa e-commerce, Alibaba. Langkah ini dilakukan di tengah upaya untuk menerapkan pengaruh yang lebih besar terhadap sektor swasta di negara itu.
Melalui situs webnya, pemerintah Hangzhou, yang terletak di timur provinsi Zhejiang, menyatakan menugaskan perwakilan urusan pemerintahan untuk memfasilitasi komunikasi dan mempercepat proyek-proyek.
Raksasa minuman Cina Hangzhou Wahaha Group Co. dan produsen mobil Zhejiang Geely Holding Group Co adalah beberapa di antara perusahaan-perusahaan, selain Alibaba, yang masuk dalam daftar 100 perusahaan tersebut.
Menurut pemerintah Hangzhou, inisiatif itu ditujukan untuk memperlancar alur kerja antara para pejabat dan perusahaan berteknologi tinggi di Cina.
Akan tetapi, langkah tersebut dapat juga dianggap sebagai upaya untuk mengawasi sektor non-BUMN yang mendapatkan kekuatan sebagai pendorong utama negara berekonomi terbesar nomor dua di dunia ini.
Perwakilan-perwakilan dari sistem keamanan publik negara itu sudah tertanam dalam perusahaan-perusahaan internet terbesar di Cina, yang bertanggung jawab untuk pencegahan kejahatan dan menghilangkan rumor palsu.
Badan-badan pemerintah juga dapat mengintensifkan pengawasan mereka terhadap sektor swasta pada saat ekonomi Cina melambat, sehingga meningkatkan prospek pemutusan hubungan kerja yang tidak stabil.
“Mereka mungkin memeriksakan apakah unit partai Komunis bekerja secara efektif di dalam perusahaan,” ujar Paul Gillis, seorang profesor di Sekolah Manajemen Guanghua, Peking University.
“Meski Cina melegitimasi kapitalisme, tingkat pengaruh pemerintah tidak pernah dimaksudkan untuk hilang. Terkadang pengusaha swasta melupakan hal ini dan diingatkan akan hal itu,” katanya Senin, 23 September 2019.
Zhejiang dianggap sebagai tempat lahir perusahaan-perusahaan swasta modern di Cina, rumah bagi generasi miliarder mandiri mulai dari Jack Ma hingga pendiri Geely, Li Shufu.
Partai Komunis menerima pengusaha-pengusaha swasta masuk ke dalam partai ini pada tahun 2001 serta memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari legislatif negara setahun kemudian.
Namun, hubungan antara pemerintah Cina dan pebisnis diketahui tetap sensitif. Pemerintah mencoba meningkatkan kehadirannya secara resmi di dalam firma-firma non-BUMN.
Menurut Brock Silvers, direktur pelaksana Kaiyuan Capital, inisiatif Hangzhou juga menggarisbawahi bagaimana pemerintah berupaya untuk menahan perlambatan ekonomi yang disebabkan perang dagang. Kebijakan serupa diperkirakan akan segera menyusul untuk area intensif manufaktur lainnya.
“Perlambatan ekonomi dan perang perdagangan berdampak signifikan pada basis manufaktur Cina, dan para pejabat mungkin tidak melihat resolusi yang cepat,” ujar Silvers.
“Saat pemerintah memperkirakan produsen akan mengalami kesulitan jangka pendek, pemerintah ingin memberikan kontrol tegas terhadap keputusan dan implementasi kebijakan lokal,” ujarnya.
