OJK: Nasabah Fintech Harus Jaga Etika, Kalau Pinjam Terukur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat memberikan keynote speech dalam seminar bertajuk "Antisipasi Disrupsi Teknologi Keuangan Kerja 4.0 : Mengendalikan Fintech sebagai Parameter Perekonomian Masa Kini" di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan agar nasabah teknologi finansial alias fintech ikut menjaga etika. Salah satunya, dengan terukur saat meminjam duit.

    "Yang harus memenuhi etika tidak hanya provider, tapi juga nasabah, kalau pinjam ya terukur, jangan sampai meminjam 20 kali dari berbagai fintech, jangan," ujar Wimboh di Jakarta Convention Center, Senin, 23 September 2019.

    Pasalnya, risiko dari meminjam duit adalah ditagih. Sementara, kalau tagihan itu tidak terbayar, nama peminjam akan tercatat dalam daftar pihak yang tidak membayar. "Mendingan, kalau enggak punya pekerjaan, cari pekerjaan yang betul. Jangan sampai enggak kuat untuk membayar karena pasti akan ditagih."

    OJK, kata Wimboh, sudah meminta asosiasi untuk mengumpulkan data tentang peminjam fintech. Sehingga, data tersebut dapat terorganisasi dengan baik. Melalui kumpulan data tersebut pun, bisa terlihat siapa nasabah yang pernah meminjam di fintech dan belum membayar.

    "Dan sampai kapan pun kalau mau minjem lagi enggak boleh kalau belum melunasi. Itu lah yang sebenarnya secara garis besar hal-hal yang terus kita lakukan," tutur Wimboh.

    Adapun untuk melindungi konsumen, OJK telah membentuk asosiasi yang bertugas membuat kode etik penyelenggara fintech. Sehingga, aktivitas keuangan digital tersebut tetap pada koridornya. Misalnya, tidak boleh jual beli data, tidak boleh menagih secara semena-mena, tidak boleh menyalahgunakan perannya, sampai tidak boleh mematok bunga terlalu tinggi.

    "Jadi supaya berbeda dengan rentenir, ini semua sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati oleh para penyedia platform fintech. Kalau ada yang melanggar, silakan laporkan ke OJK nanti fintechnya kita tutup platormnya," tutur Wimboh. Saat ini OJK sudah menutup 1.300 pelaku fintech yang dinilai melanggar.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.