Aksi Demo di Hong Kong, Kondisi Terkini Tenaga Kerja Indonesia?

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menyemprotkan air berwarna kepada pengunjuk rasa anti-pemerintah saat demonstrasi di dekat Kompleks Pemerintah Pusat di Hong Kong, Cina, 15 September 2019. Cairan berwarna ini digunakan untuk mengidentifikasi para peserta demo. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Polisi menyemprotkan air berwarna kepada pengunjuk rasa anti-pemerintah saat demonstrasi di dekat Kompleks Pemerintah Pusat di Hong Kong, Cina, 15 September 2019. Cairan berwarna ini digunakan untuk mengidentifikasi para peserta demo. REUTERS/Athit Perawongmetha

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong dan Makau, Mandala S Purba, menuturkan aksi demo di Hong Kong tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap arus tenaga kerja dari Indonesia. 

    "Kami sudah dua kali bertemu dengan agensi TKI. Pertama pada 1 September dan (kedua pada) 12 September. Di samping itu juga kami telah melakukan komunikasi. Apakah jumlah TKI kita turun? Tampaknya tidak. Jumlah TKI masih pada kisaran 174 ribu," kata Mandala , kepada Antara di Makau, Sabtu 21 September 2019.

    Kalau pun ada TKI yang pulang, Mandala menilai sebagai hal biasa sesuai kontrak kerja yang berlaku. Namun tidak banyak jumlah TKI yang pulang pada saat ini.

    "Mungkin (TKI yang pulang) karena kontrak habis. Diberhentikan oleh majikan atau yang bersangkutan karena sakit. Itu biasa. Jadi bukan karena maraknya demo akhir-akhir ini," ujarnya menambahkan.

    Mandala menuturkan kuota pengiriman tenaga kerja Hong Kong, bisa dipenuhi oleh perusahaan penyalur tenaga kerja di Indonesia.

    "Yang batalkan kontrak kerja juga tidak ada. Kami selalu mengamati siklusnya, yang datang berapa dan yang pulang berapa. Kalau saya lihat tidak terlalu banyak yang pulang. Kalau ada yang pulang mungkin tidak sampai satu persen," kata Mandala.

    Dia menuturkan KJRI  aktif mengeluarkan imbauan agar jangan sampai WNI mendekati lokasi unjuk rasa, apalagi ikut terlibat.

    "Saya menilai kerja sama dengan majikan juga sudah cukup bagus. Misalnya kalau ada warga kita yang telat pulang, majikan kadang menjemputnya. Hampir tidak ada warga kita yang telantar di tengah jalan karena tidak bisa pulang. Semua lancar," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.