TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menuturkan penerbitan Surat Edaran No. 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk meminimalkan jebolnya kuota subsidi 2019.
Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan penyaluran BBM bersubsidi tidak berubah karena tidak ada revisi kuota dalam APBN 2019. Menurut dia, salah satu melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi, khususnya solar, adalah pemilu.
“Karena tidak ada APBN-P, berarti kami harus tetap mengacu pada target yang ada. Akhirnya yang paling terkena dampak itu masyarakat kecil,” tuturnya saat dihubungi Bisnis.com, Sabtu 21 September 2019.
Dia mengatakan jika BPH Migas tidak melakukan pengawasan, maka kuota subsidi solar akan habis pada Oktober mendatang. Berdasarkan data BPH Migas, tercatat penyaluran BBM bersubsidi sebesar 71,73 persen dari total target 15.110.000 kiloliter (KL) hingga Agustus lalu. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut terbagi atas solar sebanyak 10.484.597 KL, dan minyak tanah 354.467 KL.
Di sisi lain, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebesar 7.956.171 KL atau 72,32 persen sepanjang delapan bulan pertama tahun ini.
Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan dengan melakukan pengawasan intensif ditambah dengan pembatasan penggunaan diharapkan penyaluran BBM bersubsidi bertahan hingga Desember mendatang.
BPH Migas telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu 2019, yang ditembuskan ke Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Gubernur dan Bupati/Walikota.
Dalam surat edaran tersebut, kendaraan yang tidak bisa lagi menenggak solar subsidi yakni kendaraan bermotor pengangkutan perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan tidak bermuatan.
“Ini tugas kami melakukan sosialisasi di setiap area operasi. Konsumen tidak dibatasi konsumsi, tapi disesuaikan dengan edaran itu,” tuturnya.
Kendati dampak pengawasan mulai terasa, BPH Migas mendapat pernyataan publik terkait pembatasan konsumsi. Untuk itu, Alfon memastikan konsumen tetap mendapatkan pasokan BBM yang cukup.
“Kami hanya meminta, agar konsumsi BBM bersubsidi tidak berlebih,” kata dia.
