Terdampak Pembangunan Bandara Ewer, PU Siap Relokasi Rumah Warga

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja memasang rangka bangunan hunian sementara (huntara) yang diperuntukkan bagi korban likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu, 28 Oktober 2018. Kementerian PUPR menggenjot pembangunan 1.200 unit huntara bagi warga yang terdampak, dan ditargetkan seluruhnya sudah siap huni dalam dua bulan. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    Sejumlah pekerja memasang rangka bangunan hunian sementara (huntara) yang diperuntukkan bagi korban likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu, 28 Oktober 2018. Kementerian PUPR menggenjot pembangunan 1.200 unit huntara bagi warga yang terdampak, dan ditargetkan seluruhnya sudah siap huni dalam dua bulan. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Diektorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap merelokasi rumah warga yang terdampak pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua. Kementerian menyiapkan dua program untuk merelokasi warga yang terkena dampak.

    “Kami siap membantu proses relokasi rumah masyarakat di Asmat yang terkena dampak pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

    Adapun dua program yang bisa digunakan oleh Kementerian adalah program pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kedua program tersebut sebelumnya telah dilaksanakan sejak tahun 2016.

    Nantinya, penyaluran dana BSPS akan disalurkan melalui bank penyalur. Penyaluran dana bisa dilakukan apabila semua proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan Tim Pendamping Masyarakat sudah selesai di lakukan.

    Penyaluran dana BSPS disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan bangunan bukan dalam bentuk uang. Selain itu, tentunya juga melihat kesiapan masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan.

    Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 158/ KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019 terbagi menjadi dua kriteria. Pertama, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Daerah Provinsi jumlah bantuannya Rp 17,5 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

    Kemudian, kriteria kedua adalah Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Khusus Pulau-pulau Kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat nilainya Rp 35 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 30 juta dan sisanya untuk upah tuka

    “Tahun lalu kami telah mengalokasikan BSPS sebanyak 1.000 rumah dan pembangunan sekitar 200 rumah khusus untuk masyarakat Asmat,” kata Khalawi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.