TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia segera merampungkan sinkronisasi luas lahan komoditas sawit yang bakal dijadikan acuan dalam satu peta sawit nasional. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengemukakan pengecekan lapangan telah dilakukan dan diharapkan dapat segera diumumkan tahun ini.
"Satu peta sudah, ground check sudah selesai. Sebentar lagi diumumkan," kata Kasdi di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.
Kasdi mengaku belum bisa memerinci waktu peluncuran satu peta sawit tersebut. Ia menuturkan pihak pemerintah masih menunggu sejumlah aspek legal untuk kemudian difinalisasi pada koordinasi selanjutnya.
Adapun pengecekan lahan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa lahan yang tertangkap citra satelit benar-benar ditanami sawit.
Ke depan, satu peta sawit ini bakal menyajikan informasi luasan lahan, lokasi, dan data pemilik izin usaha. Satu peta sawit pun akan menjadi dasar dalam administrasi usaha perkebunan komoditas sawit.
Kendati demikian, Kasdi menyatakan satu peta ini baru akan menyajikan informasi luas lahan tutupan sawit dan belum menjangkau luas keseluruhan konsesi tanaman tersebut.
"Satu peta baru mencakup tutupan. Sekarang masih tutupan. Itu nanti bisa lebih lanjut di-overlay kan. Yang penting punya satu data. Satu peta ini akan menjadi acuan data penelusuran. Untuk proses bisnis ke depan, kita pakai itu," ujar Kasdi.
Satu peta sawit nasional merupakan langkah pemerintah untuk menyelaraskan luas lahan sawit yang tercatat berbeda-beda di sejumlah instansi.
Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA serta Komisi Pemberantas Korupsi mencatat luas perkebunan sawit berdasarkan citra satelit tahun 2014-2016 mencapai 16,7 juta hektare (ha). Sementara itu, data pemerintah untuk periode yang sama hanya 11,2 juta ha. Data terbaru oleh Kementerian Pertanian sendiri memperlihatkan bahwa luas lahan sawit mencapai 14,3 juta ha pada 2018.
