Menteri Darmin: Negara Maju Juga Menurunkan Suku Bunga Acuan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dapat meningkatkan kembali kemampuan pinjaman masyarakat atau dunia usaha.

    "Ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meminjam, baik kemampuan untuk berusaha secara umum maupun perumahan, segala macam," ujar Darmin Nasution di Jakarta, Jumat 20 September 2019.

    Darmin mengatakan penyesuaian suku bunga ini merupakan hal yang wajar karena saat ini negara maju lainnya juga mulai menurunkan suku bunga acuan. Penurunan ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi global yang diprediksi masih mengalami kelesuan.

    "Kebijakan moneter masih berfungsi untuk mempengaruhi, ini bisa mengantisipasi yang telah dilakukan negara lain. Mereka menurunkan policy rate, kalau kita tidak turun, nanti terlalu tinggi," ujarnya.

    Darmin mengharapkan kebijakan moneter ini mulai memberikan dampak dalam jangka pendek maupun panjang terhadap kinerja perekonomian dalam negeri. Baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun penguatan investasi.

    Ia menuturkan pemerintah menyiapkan kebijakan dari sisi fiskal untuk mendukung kebijakan bank sentral, salah satunya melalui peraturan Omnibus Law terkait kemudahan berusaha dan revisi regulasi mengenai perpajakan guna memperkuat investasi.

    Sebelumnya, Bank Indonesia untuk ketiga-kalinya secara beruntun memangkas suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 0,25 persen menjadi 5,25 persen pada 18-19 September 2019 yang dilengkapi dengan rangkaian pelonggaran kebijakan makroprudensial, untuk mencegah dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.