Pesawat Pengangkut Beras Hilang di Papua, Bulog: Stok Aman

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Papua-Papua Barat mengklaim beras yang diangkut pesawat Twin Otter DHC6 seri 400 dengan nomor registrasi PK-CDC milik PT Carpediem yang hilang kontak dalam penerbangan dari Timika menuju Ilaga sejak Rabu 18 September 2019 merupakan beras bantuan sosial untuk Kabupaten Puncak.

    Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua-Papua Barat Khozin di Jayapura, Jumat, mengatakan beras tersebut berasal dari gudang di Timika karena posisi Kabupaten Puncak dekat dengan Mimika. "Kami melihat berdasarkan kedekatan jaraknya, seperti Kabupaten Jayawijaya, kami menyuplai dari Jayapura, begitupun sebaliknya," katanya, Kamis 20 September 2019.

    Menurut Khozin, beras seberat 1,7 ton tersebut tidak melebihi kapasitas. Bulog biasa menggunakan pesawat yang sama untuk pengangkutan beras ke daerah Kabupaten Puncak, Pengunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya.

    "Dengan adanya beras yang turut hilang tersebut, rencananya akan didistribusikan kembali ke Kabupaten Puncak, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika kebutuhan beras tidak akan terpenuhi karena ada insiden pesawat hilang kontak ini," ujarnya.

    Dia menjelaskan dengan hilangnya beras dalam pesawat yang hilang kontak ini tidak mempengaruhi stok beras yang disediakan di gudang. Sebabnya Bulog masih memiliki stok 10 ribu ton.

    "Artinya dengan turut hilangnya beras tersebut tidak akan mempengaruhi stok dan jumlah angkutan beras raskin untuk daerah-daerah lainnya baik di Papua maupun Papua Barat," katanya.

    Dia menambahkan untuk pendistribusian kini, pihaknya mengklaim tidak ada kendala, yakni semuanya lancar dan aktivitas pengiriman juga berjalan normal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.