Jokowi Ingin Pangkas Defisit Perdagangan dengan Cina

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) mengadakan pertemuan dengan Kepala Politik Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri Partai Komunis Cina (PKC) Song Tao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 20 September 2019. Dalam pertemuan ini dibahas kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan investasi. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (kanan) mengadakan pertemuan dengan Kepala Politik Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri Partai Komunis Cina (PKC) Song Tao, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 20 September 2019. Dalam pertemuan ini dibahas kerja sama bilateral di bidang perdagangan dan investasi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini bertemu dengan Song Tao, Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Cina Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengharapkan Cina meningkatkan impor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dari Indonesia.

    "Secara khusus, Presiden berharap mudah-mudahan kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit indonesia dengan Tiongkok," kata Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir usai mendampingi Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.

    Peningkatan perdagangan itu dirasa perlu karena saat ini defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina masih cukup lebar.  "Secara khusus bidang perdagangan, Presiden berharap impor Tiongkok CPO ditingkatkan dan juga berbagai komoditas lain seperti buah-buahan dan aquatic (perikanan)," kata Fachir.

    Fachir menambahkan,  secara garis besar, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama, khususnya di bidang perdagangan. Upaya-upaya peningkatan kerja sama perlu dilakukan agar kondisi ekonomi dunia tak berdampak negatif ke Cina dan Indonesia.

    Di bidang investasi, kata Fachir, Jokowi menyampaikan harapannya agar Cina melihat peluang kerja sama melakukan produksi yang berorientasi ekspor, baik ke Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika.

    Sementara untuk sektor investasi yang sifatnya lebih infrastruktur, Jokowi berharap kelanjutan upaya yang sudah dilakukan, seperti sinergi melalui belt and road initiative (BRI) dengan poros maritim Indonesia.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.