Soal Perjalanan Dinas Boros Rp 25,43 M, Indef: Awasi Ketat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi uang

    ilustrasi uang

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menanggapi tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan perjalanan dinas Rp 25,43 miliar. Menurutnya, pemerintah harus tegas dalam pengawasan internal.

    "Pemerintah harus melakukan pengawasan internal yang lebih ketat. Jangan sampai terjadi manipulasi yang mengakibatkan anggarannya menjadi minus. seperti perjalanan dinas yang dikirim satu staf tapi yang ikut ada banyak orang," ujarnya seusai Ngobrol Tempo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019.

    Selasa lalu, BPK merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang salah satu temuannya adalah pemborosan biaya perjalanan dinas hingga Rp 25,4 miliar. Biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai itu tersebar di 41 kementerian dan lembaga.

    Bhima mengatakan, pemerintah jugaa harus jelas dalam perjalanan dinasnya. Perjalanan dinas, ucapnya, harus dilakukan sesuai kebutuhan. Hal itu dilakukan agar tidak ada studi banding yang tidak dibutuhkan.

    "Dikeluarkan berdasarkan kebutuhan, bukan mengada-ada tidak perlu studi banding ke luar negeri, tapi dia tetap studi banding mengakibatkan boros," kata dia.

    Kemudian, dia menganjurkan pemerintah mengawasi agen perjalanan yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Bhima menuturkan, di situ merupakan potensi permainan anggaran yang tidak seharusnya.

    Lalu yang terakhir, Bima menganjurkan untuk dana yang cenderung tidak produktif dialihkan kepada hal-hal yang lebih berkualitas kepada investasi agar  anggaran belanja menjadi lebih sehat.

    "Seperti infrastruktur produktif, memberikan subsidi bunga biar bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa turun itu bisa diambil dari situ. jadi banyak lah yang bisa dialokasikan," kata Bhima.

    Ia menambahkan, selain itu pemerintah bisa menekan biaya anggaran belanja perjalanan dinas untuk ditekan serendah mungkin.

    Menanggapi temuan BPK soal pemborosan biaya perjalanan dinas, Kamis lalu, Menteri Keuangan Indrawati berjanji untuk mengkaji pengelolaan dana perjalanan dinas PNS secara lebih komprehensif.

    EKO WAHYUDI l BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.