Oleh karena itu ia mendesak pemerintah segera mengesahkan kenaikan cukai rokok secara definitif dengan sebuah Peraturan Menteri Keuangan. Rencana kenaikan cukai rokok itu pun hingga kini masih sekadar gimmick lantaran belum ada aspek legalitasnya.
"Baru sebatas komitmen politik saja. Sampai detik ini belum dituangkan pada sebuah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar legalitas kenaikan cukai dimaksud," ujarnya.
YLKI juga mendesak agar formulasi kenaikan cukai rokok itu lebih adil, yaitu dengan menerapkan kenaikan cukai rokok 23 persen pada jenis rokok kategori SKM 1. Bukan malah sebaliknya, kenaikan pada kategori SKM 1 persentasenya sangat kecil.
Simplifikasi sistem cukai rokok oleh Kementerian Keuangan juga mendesak karena meskipun tarif cukai naik setinggi apapun tapi kalau modelnya masih multi layer seperti saat ini maka kurang efektif. Justru, itu akan memicu munculnya produk atau merek-merek baru hanya untuk menyiasati kenaikan cukai yang dimaksud.
"Masih kentara pemerintah lebih dominan memerhatikan kepentingan industri rokok untuk menaikkan tarif cukai, bukan aspek pengendalian konsumsi," tutur Tulus. "Bahkan belum pro pada kepentingan petani tembakau lokal, manakala pemerintah tak bernyali untuk memberikan kenaikan prosentase yang tinggi pada jenis rokok yang menggunakan daun tembakau impor."
