TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Gulfino Guevarrato, menilai pemerintah tidak serius dalam kebijakan anggaran penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular langsung yang sejak 2016 selalu menurun.
Pada 2016 anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebanyak Rp 1 triliun. Namun di tahun-tahun berikutnya anggaran menurun menjadi Rp 758 miliar (2017), Rp 679 miliar (2018), dan Rp 592 miliar (2019).
Padahal data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah pengidap HIV tiap tahun justru bertambah. "Pada 2015 sebanyak 30.935 kasus, 2016 tercatat 41.250 kasus, dan 2017 ada 48.300 kasus," kata Fino dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
Anggaran yang minim ini, kata Fino, membuat pemerintah sangat bergantung dari pendanaan internasional. "Misalnya, Global Fund salah satu donor internasional sering hibah untuk pengadaan obat antiretroviral (ARV)," ucapnya.
Ia menuturkan kondisi tersebut diperparah dengan cakupan pengobatan ARV yang hanya mencapai 17 persen dari seluruh ODHA.
Penderitaan ODHA di Indonesia, menurut Fino, semakin menjadi saat pemerintah gagal tender pengadaan obat ARV pada 2018 yang berdampak pada terganggunya terapi pengobatan.
