Lahan Ibu Kota Baru, Konsesi Sukanto Tanoto Dicabut Sebulan Lagi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sebulan lagi status hutan tanaman industri atau HTI  melalui konsesi untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto akan dicabut. Sebab, lahan itu akan digunakan untuk membangun ibu kota baru.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan bahwa lahan untuk pemindahan ibu kota baru memang berada di HTI milik anak usaha dari Royal Golden Eagle (RGE) Group. Namun dengan status konsesi, pemerintah pun mudah dan dapat segera mengambil alih lahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

    "Mudah-mudahan tidak lebih dari sebulan, KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan] yang proses," jelas Bambang di Ritz Carlton, Kamis 19 September 2019.

    Bambang merinci sejumlah alasan pemerintah memilih lahan HTI tersebut. Pertama, lahan tersebut tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan. Kedua, lahan tersebut juga bukan lahan gambut dan juga bukan lahan yang mengandung batu bara.

    Adapun alasan ketiga, status konsesi kepada swasta memudahkan pemerintah untuk mengambil alih lahan tersebut kapan saja. Keempat, status konsesi dengan swasta juga menguntungkan pemerintah mengambil lahan itu hanya separuh ataupun seluruhnya kapan saja.

    "KLHK mulai memproses. Aturannya juga bisa tanpa ganti rugi karena mereka sudah tahu ketika mereka ambil konsesi, lahan bisa diambil pemerintah kalau pemerintah butuh ketika ada kebutuhan nasional," jelas Bambang.

    Bambang menerangkan, tahap awal pencabutan konsesi untuk pembangunan ibu kota baru akan memakai lahan seluas 6.000 hektare. Tahap kedua dan seterusnya diperkirakan lahan yang akan digunakan sampai 40.000 hektare.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.