BPK Serahkan IHPS I 2019, Jokowi: Akan Kita Tindak Lanjuti

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menerima Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 19 September 2019. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menerima Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 19 September 2019. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.

    Moermahadi mengatakan, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah secara umum semakin membaik. "Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat. Tinggal sedikit yang belum WTP (wajar tanpa pengecualian)," kata Moermahadi.

    Moermahadi mengatakan, ada dua kementerian dan dua lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum. Adapun status disclaimer disandang Badan Keamanan Laut.

    Presiden menyambut baik hasil laporan tersebut. Ia berharap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan melakukan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.

    Dalam menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK, Presiden berkomitmen menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Ia akan menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan BPK.

    "Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjut," kata Jokowi.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.