Hilang di Google Play Store, Bukalapak: Kami Lakukan Pembaharuan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • bukalapak.com

    bukalapak.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi layanan jual beli daring Bukalapak mendadak hilang dari toko aplikasi Goole Play Store. Hilangnya aplikasi Bukalapak terjadi sejak Rabu, 18 September 2019.

    Kepala Komunikasi Perusahaan Bukalapak Intan Wibisono mengatakan, memang terjadi kendala dalam mengunduh, karena sedang mengalami pembaruan. "Aplikasi Bukalapak saat ini sedang mengalami kendala untuk diunduh melalui Google Playstore. Saat ini kami sedang melakukan upaya pembaharuan agar Bukalapak dapat segera diunduh oleh pengguna baru," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 September 2019.

    Intan mengungkapkan, kendala dalam hilangnya aplikasi di Play Store tidak mempengaruhi layanan jual beli dan operasional Bukalapak itu sendiri yang masih berjalan secara normal seperti biasa.

    Dia menambahkan, kendala ini hanya berlangsung sementara di sistem operasi gawai Android saja. Untuk toko aplikasi yang khusus iOS seperti Appstore tidak ada kendala.

    "Mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna baru yang ingin mengunduh aplikasi kami melalui Google Playstore," ungkap dia.

    Menurutnya, Bukalapak adalah marketplace yang terbuka untuk digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Bukalapak, kata dia,i berupaya keras untuk menjaga kenyamanan seluruh pengguna.

    Ketika Tempo mengunjungi Play Store pukul 12.50 WIB, aplikasi Bukalapak tidak tersedia. Hanya ditemukan aplikasi lain yang digunakan untuk para Mitra Bukalapak.

    Salah satu pengguna sosial media Twitter juga mempertanyakan keadaan aplikasi Bukalapak yang menghilang dari Play Store. Lalu pengguna lain, yang coba membandingkan dengan aplikasi serupa yang meminta pembaruan tetapi Bukalapak menghilang. 

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.