PM Mahathir Minta Perusahaan Malaysia Atasi Kebakaran Lahan RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Sumber: thestar.com.my

    Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Sumber: thestar.com.my

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad kemungkinan bakal merilis aturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan Negeri Jiran mencegah dan mengatasi kebakaran di lahan milik mereka yang berada di luar negeri. Mahathir menyatakan pihaknya akan memanggil perusahaan-perusahaan Malaysia yang disebut oleh Pemerintah Indonesia terkait dalam kebakaran lahan kebun sawit. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Pemerintah Indonesia pada pekan lalu.

    Pada pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Indonesia Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa sejumlah titik api terdeteksi berada di kebun kelapa sawit yang dioperasikan oleh setidaknya empat anak usaha perusahaan Malaysia.

    "Tentu jika mereka (perusahaan-perusahaan terkait) tidak mau mengambil langkah yang diperlukan, kami mungkin harus membuat regulasi yang akan membuat mereka bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di properti mereka, meski properti itu berada di luar Malaysia," ujar Mahathir, seperti dilansir Reuters, Rabu, 18 September 2019.

    Dua dari empat perusahaan yang disinggung oleh Pemerintah Indonesia mengakui ada kebakaran kecil di lahan yang mereka kelola, tapi sudah dipadamkan.

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia saat ini, menghasilkan kabut asap yang menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. Selain menyebabkan masalah kesehatan, kondisi tersebut juga memaksa sejumlah penerbangan dibatalkan dan sekolah-sekolah diliburkan, termasuk di Malaysia.

    Dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Jumat, 13 September 2019, Menteri Siti menuturkan pihaknya telah menyegel lima lahan konsesi asing yang terlibat dalam karhutla. Kelima perusahaan itu terdiri atas perusahaan-perusahaan asal Singapura dan Malaysia.

    Pada Sabtu lalu, 14 September 2019, Kementerian LHK mengumumkan jumlah lahan konsesi yang disegel telah bertambah menjadi 42. Di luar itu, ada satu lahan milik masyarakat yang juga disegel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.