Evaluasi Susi Pudjiastuti di Tahun Keempat Satgas Illegal Fishing

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali menangkap kapal illegal fishing yang merupakan buronan internasional. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengecek kapal MV NIKA (750GT) yang ditangkap Satgas 115 di Dermaga Golden Fish, Pulau Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 15 Juli 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali menangkap kapal illegal fishing yang merupakan buronan internasional. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengevaluasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing atau Satgas 115. Evaluasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional terakhir Satgas 115 dalam periode pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, 2014-2019.

    “Satu tahun pertama kami struggle (berjuang), tahun kedua dan ketiga sangat baik,” kata Susi di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019. “Tahun keempat ada penurunan karena kelihatan lobi dari para mafia dan sindikat pelaku illegal fishing ini kuat sekali.”

    Sehingga di tahun terakhir tersebut, Susi menyebut ada beberapa perubahan dalam penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku illegal fishing. Kendati demikian, Susi tidak kecil hati. Sebab, ia melihat sebagian besar unsur yang ada di Satgas 115 (TNI AL, Bakamla, Polri, Kejaksaan, dan KKP) masih tetap solid dalam bekerja.

    Satgas Illegal Fishing berdiri pada 20 Oktober 2015, setahun setelah Susi menjabat sebagai menteri. Satgas dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal. Susi pun langsung menjadi komando di Satgas ini.

    Menurut Susi, Satgas 115 ini dibentuk untuk menjalankan misi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kondisi yang terjadi sepanjang 2003 hingga 2012 pun menjadi pemantik lahirnya Satgas ini. Selama sembilan tahun tersebut, populasi penangkap ikan di Indonesia turun dari 1,6 juta menjadi hanya 800 ribu saja. Sementara, lebih dari 100 eksportir seafood berguguran. 

    Situasi ini tak lain terjadi karena banyaknya kegiatan illegal fishing oleh kapal asing. Sehingga dalam empat tahun sejak Satgas didirikan, pemberantasan illegal fishing meningkat dan kapal asing pun telah dilarang menangkap ikan di Indonesia. Menurut Susi, tak mudah menegakkan aturan ini kepada para pelanggar hukum yang sudah terbiasa bertahun-tahun melakukan aksinya.

    Untuk itu, dia mengatakan rapat koordinasi ini mungkin menjadi yang terakhir, namun tidak untuk keberlanjutan produktivitas perikanan di Indonesia. Ia juga berharap Satgas 115 ini tetap ada di periode pemerintahan kedua Jokowi. Sebab, ia merasakan Satgas ini efektif untuk membangun sinergi antar penegak hukum.

    Adapun Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa mengatakan kelanjutan nasib dari Satgas ada di tangan Jokowi. Perpres 115 Tahun 2015 pun, kata Ota, sama sekali tidak mengatur masa kerja dari Satgas ini. Namun yang pasti, keberadaan Satgas ini dievaluasi setiap tahunnya. “Semua laporan sudah kami kirim, sekarang lagi laporan menyeluruh,” kata dia.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.