Kabut Asap, 8 Bandara di Sumatera dan Kalimantan Tutup Layanan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kabut Asap. shutterstock.com

    Ilustrasi Kabut Asap. shutterstock.com

    TEMPo.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengumumkan, sejumlah bandara di wilayah terdampak kabut asap di Kalimantan dan Sumatera sampai saat ini masih menutup layanannya. Penutupan itu dilakukan lantaran jarak pandang masih terganggu kabut asap sehingga berbahaya bagi keamanan penerbangan.

    "Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa layanan bandara di Sumatera dan Kalimantan ditutup sementara karena visibility yang belum terpenuhi sesuai dengan Notice to Airmen atau Notam yang dikeluarkan AirNav Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 18 September 2019.

    Adapun bandara yang menutup layanannya ialah Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, Bandara Melalan Melalak, Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Kemudian, Bandara H.Asan Sampit, Bandara Sanggu Buntok, Bandara Pangsuma. Lalu, Bandara Putussibau dan Bandar Udara Letung Anambas.

    Polana mengatakan kementerian sampai saat ini terus berkoordinasi dengan kantor otoritas bandar udara, penyelenggara bandar udara, dan pemangku kepentingan penerbangan. Polana juga meminta personel di bandara berjaga-jaga.

    Ia mengatakan lalu-lintas penerbangan terkendala imbas kebakaran hutan dan lahan. Manajemen maskapai yang menyediakan penerbangan ke rute di wilayah terkena dampak kabut asap sebelumnya telah melaporkan adanya pembatalan penerbangan hingga penundaan jadwal.

    Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Bambang Hartanto menyebut cuaca di beberapa wilayah, seperti Berau, telah membaik. Sampai Selasa, 17 September 2019, ia mengatakan sudah ada beberapa bandara, seperti di Berau Kalimantan Timur, yang kelayakan udaranya sudah mengalami kemajuan.

    “Kami memperoleh informasi pada pukul 07.00 WITA, visibility baru saja terpenuhi, yaitu 3.500 meter, semoga kondisi ini terus membaik,” tutur Bambang.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.