TEMPO.CO, Jakarta – Negara mengalokasikan duit sebesar Rp 1,1 triliun untuk mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang tengah berlangsung. Nilai alokasi itu per 17 September 2019.
Anggaran darurat itu terhitung masih lebih kecil ketimbang yang telah digelontorkan sepanjang tahun lalu. "Realisasi 2018 Rp 2,4 triliun,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kala dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2019.
Anggaran mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini tak hanya dikeluarkan dalam dua tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, negara rutin mengalokasikan duit untuk bencana ini.
Nufransa merinci, pada 2014, pemerintah telah mengeluarkan duit Rp 640,9 miliar. Sedangkan pada 2015 sebesar Rp 1,1 triliun. Pada 2016 hingga 2019, negara berturut-turut menggelontorkan dana Rp 835,24 miliar; Rp 957,1 miliar; Rp 2,4 triliun, dan Rp 1,1 triliun untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Menyitir data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, negara memang menanggung kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Pada 2015, misalnya, negara mesti menanggung beban rugi Rp 220 triliun. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya.
Namun, Nufransa menyatakan, pada 2016 hingga 2018, kebakaran di beberapa daerah tidak sampai membuat masyarakat atau pelaku di sektor ekonomi mengeluh. “Walaupun masih terjadi kebakaran di beberapa daerah, asapnya tidak banyak sehingga tidak ada keluhan. Penerbangan, pariwisata, dan ekonomi berjalan baik,” tuturnya mengutip BNPB.
Untuk bencana sama yang terjadi tahun ini, pemerintah di antaranya telah melakukan pemadaman langsung, water bombing, dan modifikasi cuaca. Di lokasi kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 52 armada pesawat juga telah dikerahkan untuk memadamkan api dan asap. Berbarengan dengan itu, pemerintah mengerahkan ribuan personel ke titik-titik yang terdampak bencana.
