Semester I 2019, BPK Temukan 14.965 Masalah Senilai Rp 10,35 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan) meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kanan) meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun dalam pemeriksaan selama semester 1 tahun 2019. Jumlah tersebut meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 9,68 triliun, serta 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakeflsienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 676,81 miliar. 

    "Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lHPS) I Tahun 2019 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

    Pada semester I 2019, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL), satu LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, serta empat LK Badan Lainnya. Sedangkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2018 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. 

    Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018 menghasilkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 LKKL termasuk LK BPK dan satu LKBUN. Empat LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

    Jumlah LKKL yang mendapat opini WTP, kata Moermahadi, meningkat dari 65 persen atau 56 LKKL pada 2015 menjadi 94 persen atau 82 LKKL pada 2018. "Artinya, pemerintah mendekati target opini WTP pada Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sebesar 95 persen pada 2019," tuturnya.  

    Opini pada LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 17 LK mendapat opini WTP, satu LK mendapat opini WDP. Sedangkan 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan 443 opini WTP atau 82 persen, 86 opini WDP atau 16 persen, dan 13 opini TMP atau 2 persen. Pada hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan badan lainnya tahun 2018 yaitu LK Tahunan Bl, LK OJK, LK LPS, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji, seluruhnya mendapat opini WTP. 

    Di samping itu, Moermahadi mengatakan hasil pemeriksaan kinerja pada semester ini yang dilakukan BPK antara lain mengungkapkan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan telah cukup efektif. Sedangkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tahun 2016-semester I tahun 2018 kurang efektif.

    "Sama halnya dengan hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG pada PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya efektif mendukung ketersediaan kebutuhan energi bagi masyarakat," kata Moermahadi.

    Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan PNBP dan perizinan mineral dan batu bara pada Kementerian ESDM, Kementerian LHK, serta instansi terkait lainnya telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Demikian pula hasil pemeriksaan atas pengelolaan program beasiswa pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan kriteria dengan pengecualian. 

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.