Bappenas Yakin Pemindahan Ibu Kota Menekan Ketimpangan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang  Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama jajarannya, saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo Palmerah, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Tempo/Bintari Rahmanita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyakini pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menurunkan angka ketimpangan ekonomi antar wilayah. Keyakinan ini terus disampaikan Bambang dalam berbagai dialog membahas pemindahan ibu kota.

    Menurut Bambang, sudah puluhan lamanya ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera saja. “35 tahun tidak ada perubahan apa-apa, bukan mau menyalahkan rezim yang lalu, tapi ini masalah yang critical di Indonesia,,” kata dia, dalam Dialog Nasional IV Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.

    Bambang mengatakan, ketimpangan ini sudah terjadi bahkan sejak pertengahan Orde Baru di tahun 1983. Saat itu, kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa dan Sumatera terhadap perekonomian nasional mencapai 81,8 persen. Sementara, PDRB Kalimantan dan Sulawesi hanya menyumbang 13 persen saja. Sisanya yaitu Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 

    Angka ini sempat menurun di tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi. Kontribusi PDRB Jawa dan Sumatera turun ke titik terendah yaitu 79,8 persen. Namun setelah reformasi, angkanya kembali naik menjadi 81,6 persen di tahun 2003. Setelah tahun terjadi, Indonesia mengalami proses desentralisasi dan mengadopsi kebijakan otonomi daerah. 

    Namun, kata Bambang, peralihan ekonomi ke luar Jawa dan Sumatera ternyata tidak banyak berubah.Selama 10 tahun, 2003 hingga 2013, kontribusi Jawa dan Sumatera hanya turun 15 persen dari 81,6 persen menjadi 80,1 persen. Sempat naik lagi di tahun 2015 dengan 80,7 persen, sampai akhirnya di titik 80,1 persen di tahun 2018.

    Karena itu, Bambang mengatakan pemindahan ibu kota baru ini akan membantu secara pelan-pelan mengurangi dominasi berlebihan di Jawa dan Sumatera. Sebab, arus investasi akan masuk ke daerah di luar Jawa dan Sumatera, terutama di sektor properti dan jasa pemerintahan. Sehingga, lapangan kerja akan tumbuh, kesejahteraan masyarakat membaik, dan ekonomi akan tumbuh.

    Bappenas telah menghitung, pemindahan ibu kota ini akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur hingga 47,7 persen, 34,5 persen di Pulau Kalimantan, dan 4,7 persen di seluruh Indonesia. Sementara, kenaikan juga terjadi Sulawesi Selatan sebesar 0,8 persen, Sulawesi Tengah 0,5 persen, dan daerah Sulawesi lainnya sebesar 0,2 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.