Impor Tekstil Melonjak 3 Tahun Terakhir, KPPI Lakukan Investigasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai investigasi dan penyelidikan tindak pengamanan perdagangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Penyelidikan dimulai sejak akhir pekan lalu setelah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengajukan permohonan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) terhadap produk TPT dari hulu hingga hilir.

    Ketua KPPI Mardjoko mengatakan, proses penyelidikan telah dimulai akhir pekan lalu. Penyelidikan juga dilakukan setelah selama 3 tahun terakhir terdapat kenaikan impor produk TPT hingga 10 persen.

    Fakta itu diperoleh dari pemeriksaan awal KPPI terhadap 120 kode HS produk TPT. Namun, dia tidak dapat menyebutkan produk apa saja yang mengalami lonjakan impor selama rentang tersebut.

    “Proses penyelidikan sudah kami mulai, sembari menunggu sejumlah kelengkapan dokumen dan data dari API yang belum diserahkan. Hanya kurang beberapa dokumen saja yang belum diserahkan oleh API untuk memenuhi syarat minimum pengenaan safeguard di WTO,” kata MardjokoAhad, 15 September 2019. 

    Dia menambahkan, BMTP dapat dilakukan apabila telah terbukti produk impor merugikan industri TPT Tanah Air. Pembuktian tersebut dapat dipenuhi apabila terdapat penurunan rasio keuangan yang sangat drastis dari perusahaan di industri terkait selama periode tertentu.

    Selain memeriksa laju impor produk TPT dari hulu hingga hilir, KPPI akan menelusuri sejumlah data dan dokumen keuangan perusahaan-perusahaan TPT Indonesia, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, hingga rasio profitabilitas. “Namun, kami tidak bisa menjamin besaran BMTP yang akan diterapkan sesuai dengan yang diinginkan pelaku usaha," ucap Mardjoko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.