Utang Luar Negeri RI Membengkak Hingga Rp 5.545 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina).  REUTERS/Jason Lee

    Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina). REUTERS/Jason Lee

    TEMPO.CO, Jakarta - Utang luar negeri Indonesia terus melonjak. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada akhir Juli 2019 utang luar negeri RI tercatat US$ 395,3 miliar, setara Rp 5.545 triliun dengan kurs 14.038 per dolar AS. Utang luar negeri ini tumbuh 10,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 9,9 persen (yoy).

    Pertumbuhan utang tersebut terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

    Pertumbuhan utang luar negeri bersumber dari utang pemerintah dan swasta. Rinciannya adalah utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 197,5 miliar serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 197,8 miliar.

    Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. utang luar negeri pemerintah pada Juli 2019 tumbuh 9,7 persen (yoy) menjadi sebesar US$ 194,5 miliar, lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya 9,1 persen (yoy).

    "Peningkatan tersebut didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif.Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik, didukung oleh imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik yang menarik," seperti dikutip dari keterangan tertulis BI, Senin 16 September 2019.

    Pengelolaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,0 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan
    asuransi (13,9 persen).

    Sementara utang luar negeri swasta tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan investasi korporasi di beberapa sektor ekonomi utama. Posisi utang swasta pada akhir Juli 2019 tumbuh 11,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy). Peningkatan utang swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan.

    Secara sektoral, utang luar negeri swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang swasta mencapai 76,6 persen.

    Menurut BI, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

    Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang jangka panjang sebesar 87,6 persen. Dengan perkembangan tersebut, meski meningkat, namun struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat.

    "Dalam rangka menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat. BI dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangannya, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata BI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.