Angkasa Pura II Targetkan Kelola 3 Bandara di Sumatera Bulan Ini

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau ruang check in seusai meresmikan terminal baru Bandara Internasional Radin Inten II dan Bandara Lubuk Linggau di Bandara Radin Inten, Lampung, Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau ruang check in seusai meresmikan terminal baru Bandara Internasional Radin Inten II dan Bandara Lubuk Linggau di Bandara Radin Inten, Lampung, Selatan, Lampung, Jumat 8 Maret 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Senior VP Corporate Secretary PT Angkasa Pura II (Persero) Deni Krisnowibowo berharap penandatanganan kerja sama pemanfaatan (KSP) untuk tiga bandara yang masih dikelola Kementerian Perhubungan bisa tuntas pada akhir September 2019.

    "Saat ini, kami masih menunggu penetapan dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, soal berapa kontribusi tetap dan bagi hasil yang harus dibayarkan. Harapannya dalam bulan ini bisa selesai," kata Deni, Ahad, 15 September 2019.

    Menurut dia, ketiga bandara tersebut adalah Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Hanandjoeddin di Belitung. Ketiganya merupakan bentuk pengalihkelolaan dari pemerintah kepada operator bandara.

    AP II akan melakukan pengembangan untuk ketiga bandara tersebut sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Diperkirakan dana investasi bisa mencapai Rp 1,5 triliun.

    Perinciannya, terdiri atas investasi untuk Bandara Fatmawati Soekarno sebesar Rp 500 miliar, Bandara Radin Inten II sebesar Rp 560 miliar, dan Bandara Hanandjoeddin sebesar Rp 500 miliar.

    Pengembangan Bandara Hanandjoeddin mencakup sisi pembaruan gedung terminal untuk lebih dapat melayani penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Terlebih, Belitung merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dikembangkan untuk menunjang sektor pariwisata.

    Pada Bandara Fatmawati Soekarno, AP II akan fokus pada pengoperasian gedung terminal baru dan penambahan fasilitas penunjang. Pengembangan gedung kargo maupun aerocity akan dilakukan untuk Bandara Radin Inten II.

    Nilai investasi yang dipersiapkan untuk ketiga bandara tersebut adalah untuk masa konsesi selama 30 tahun. Namun, perkiraan investasi tersebut masih bisa bertambah.

    Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti membenarkan proses KSP ketiga bandara tersebut sudah tuntas dari evaluasi yang dilakukan regulator. Bulan ini diperkirakan sudah bisa untuk segera ditandatangani AP II dan Kemenhub.

    "Sebentar lagi, sudah bukan di Kemenhub tetapi Kemenkeu. Sudah valuasi aset dan selesai negosiasi [nilai kontribusi]," kata Polana kepada Bisnis.com, akhir pekan lalu.

    Sebelumnya, Angkasa Pura I mengklaim proses kerja sama pemanfaatan (KSP) Bandara Sentani di Papua sudah selesai dan sudah proyek pengembangan sudah bisa dimulai dalam waktu dekat.

    Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan nilai investasi tahap awal yang akan disiapkan mencapai Rp300 miliar. Fokus utama adalah peningkatan layanan bandara baik dari sisi penumpang maupun maskapai mengikuti standar yang dimiliki pengelola bandara.

    "Sentani sudah selesai, pola KSP yang disepakati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa mulai dioperasikan dan dikembangkan," kata Faik kepada Bisnis.com.

    Dia menambahkan peningkatan yang akan dilakukan mencakup aspek keselamatan, keamanan, dan layanan agar bisa dirasakan seluruh pengguna bandara. Terlebih, Bandara Sentani akan menjadi gerbang utama dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di Papua pada 2020.

    Dia akan fokus pada peningkatan tersebut agar bisa turut menyukseskan perhelatan olahraga yang digelar setiap empat tahun sekali ini.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.