Relaksasi Daftar Negatif Investasi Tak Cukup Menggenjot PMA

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kalimantan Utara tidak hanya menggaet investor lokal, tapi juga menyasar investasi asing, khususnya industri padat energi.

    Kalimantan Utara tidak hanya menggaet investor lokal, tapi juga menyasar investasi asing, khususnya industri padat energi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) terhadap peningkatan penanaman modal asing (PMA) dinilai belum terbukti. 

    "Apakah ada bukti makin kecil DNI maka PMA akan makin banyak? Secara teori bisa tapi bukti maaf, tidak ada," ujar Tulus TH Tambunan, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti, Jumat 13 September 2019.

    Seperti diketahui, pemerintah sudah lama berencana merelaksasi DNI. Rencana tersebut nampak dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang telah diwacanakan sejak November 2018.

    Dalam ikhtisar Paket Kebijakan Ekonomi XVI, pemerintah berargumen bahwa ketika DNI direlaksasi pada 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2016, realisasi PMA dari kuartal III/2016 hingga kuartal kuartal II/2018 meningkat 108 persen.

    Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga meningkat 82,5 persen pada periode yang sama.

    Meski demikian, dari 101 bidang usaha yang direlaksasi, terdapat 83 bidang usaha yang hanya diminati kurang dari 50 persen investor.

    Adapun dari 83 bidang usaha tersebut terdapat 51 bidang usaha yang sama sekali tidak diminati oleh investor.

    Hampir setahun, rencana relaksasi DNI sebagaimana tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI tidak kunjung terealisasi.

    Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta berargumen relaksasi DNI memang tidak sepenuhnya akan mendorong peningkatan PMA.

    Faktor-faktor lain perlu dikalkulasi, kata dia, karena setiap faktor turut menjadi penentu atas naik turunnya realisasi PMA.

    Arif mengatakan dalam masalah perizinan, Indonesia tidak jauh berbeda dengan Vietnam.

    Meski demikian, data World Bank menunjukkan bahwa dari 33 perusahaan dari China yang memutuskan untuk memindahkan pabriknya, 23 di antaranya memutuskan berpindah ke Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang perlu diperbaiki di Indonesia.

    Arif mengatakan tenaga kerja Vietnam jauh lebih produktif dibandingkan dengan Indonesia.

    Selain itu, Vietnam juga telah banyak menandatangani perjanjian bilateral di level global sehingga ekspor melalui Vietnam lebih menarik dibandingkan dengan ekspor melalui Indonesia.

    "Faktor faktor ini yang perlu dikalkulasi oleh kita dan basisnya sudah ada, sekarang tinggal mengembangkan faktor-faktor yang mendorong PMA itu datang," ujar Arif.

    Untuk diketahui, realisasi PMA di Indonesia per semester I/2019 masih jauh dari target 2019. Dari target PMA yang mencapai Rp483,7 triliun pada 2019, baru 44 persen yang terealisasi yakni sebesar Rp212,8 triliun.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.