Gaet Investor, Luhut Usulkan Revisi 72 UU terkait Izin Investasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengusulkan revisi terhadap 72 Undang-undang terkait izin investasi. Upaya ini dilakukan untuk menggaet investor masuk ke Indonesia.

    "Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di daerah, Presiden (Joko Widodo) telah meminta dilakukannya harmonisasi 72 undang-undang," ujarnya dalam keterangan tertulis saat membuka Puncak Sail Nias 2019 yang berlangsung di Dermaga Baru Telukdalam Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu, 14 September 2019.

    Mengutip Jokowi, Luhut berujar pemerintah meminta revisi undang-undang dirampungkan sebelum 20 Oktober 2019 atau sebelum pelantikan presiden. Untuk menggandeng investor, pemerintah juga telah merancang skema omnibus law atau menyatukan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang. Beleid ini akan dijadikan payung hukum baru.

    Adapun menurut Luhut, Indonesia memiliki skala perekonomian yang besar.
    Ekonomi negara tumbuh di atas 5 persen di tengah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ia lantas mengklaim Indonesia tak terlampau terpengaruh sentimen dagang kedua negara itu.

    Salah satu sektor yang bertahan di tengah perlambatan ekonomi Indonesia adalah pariwisata. Pariwisata pun digadang-gadang menjadi sektor yang potensial mendatangkan investor. "Menurut Presiden, saat ini yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi kita sektor pariwisata," ujar Luhut.

    Bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyebut pemerintah memiliki agenda pengembangan pariwisata di sejumlah tempat, contohnya Kepulauan Nias. Nias turut dilirik karena dianggap menjadi gerbang wisata bahari dunia.

    Luhut mengatakan pemerintah bakal serius mwmgembangkan wisata Nias secara total dan menyeluruh dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan satu objek wisata ke objekk wisata lainnya. "Pemerintah akan membangun link Toba ke Sibolga lalu Nias," tuturnya.

    Bahkan, Luhut menyebut landasan pacu di bandara daerah itu akan dibangung. Menurut Luhut, landasan pacu bakal diperpanjang menjadi 2.700 meter supaya boeing 737 itu bisa mendarat.

    "Sekarang kita sedang cari solusinya karena kalau tidak kita harus lihat ke laut, tapi laut itu dalam, sehingga harus reklamasi," ucapnya. Solusi lainnya, pemerintah tengah mencari lokasi lain untuk pengembangan landasan pacu.

    Selain itu, menurut Luhut, perlu disiapkan hotel di kawasan Nias dengan kelas bintang 2 atau bintang 3. Pengembangan kawasan pariwisata Nias ditargetkan kelar dalam 5 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.