Menhub: Transportasi Massal Ibu Kota Baru Berbasis Listrik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan sistem transportasi massal berbasis listrik di ibu kota baru, yakni wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai pembangunan sistem transportasi berbasis listrik sesuai dengan konsep ibu kota baru yakni bebas polusi dan ramah lingkungan.

    "Kota baru yang ada di Kalimantan Timur itu kami harapkan menjadi kota masa depan, di mana kita mengaplikasikan transportasi berbasis listrik," kata Budi Karya saat menghadiri Pembukaan Pameran Indotrans Expo 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 13 September 2019.

    Budi menuturkan nantinya akan ada tiga bandara yang terhubung ke ibu kota baru. Saat ini wilayah ibu kota baru telah terkoneksi oleh dua bandara, yakni Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

    Untuk pembangunan bandara ketiga, pemerintah menggandeng pihak swasta. Pemerintah akan mengkoneksikan ketiga bandara tersebut dengan kereta LRT menuju pusat kota dan Kawasan Berorientasi Transit (TOD).

    "Kami tinggal mengkoneksikan antara Samarinda ke Balikpapan dengan kereta LRT. Dari situ, di tengahnya ada kota baru. Kota baru kami rancang semuanya menggunakan listrik, dari titik TOD ke arah pusat kota," kata Menhub.

    Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota-nya dari DKI Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan kebutuhan investasi hingga Rp466 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.