Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dalam Sebulan, Darmin Kebut Penyederhanaan 72 Aturan Perizinan

image-gnews
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi PT Great Giant Pineapple (GGPC), yang merupakan salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai Lampung, Jumat, 26 Juli 2019.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menggeber penyelesaian Omnibus Law alias satu peraturan perundangan yang bisa mengamandemen peraturan lainnya di bidang perizinan untuk investasi. Omnibus law tersebut ditargetkan rampung dalam satu bulan ke depan.

"Karena ternyata hampir semua Undang-undang kita yang menyangkut sektor itu mengatur perizinan di dalamnya. Sehingga enggak bisa kita ubah kalau tidak dibuat omnibus law," ujar Darmin di kantornya, Jumat, 13 September 2019.  

Darmin mengatakan omnibus law tersebut nantinya bisa menyederhanakan UU yang menyangkut perizinan di Tanah Air. Ia mengatakan 72 UU terkait perizinan yang akan disederhanakan.

Kendati, hingga saat ini ia belum mau merinci UU yang dimaksud. Omnibus law tersebut diusulkan oleh pemerintah dan dikerjakan pemerintah, sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pernyataan Darmin itu senada dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya. Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah memang tengah mengidentifikasi peraturan perundangan yang memberatkan investasi. Sejauh ini jumlahnya ada di kisaran 70 UU.

Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini masih banyak UU yang diproduksi pada tahun 1980-an, 1990-an, bahkan era penjajahan Belanda, namun belum diperbaharui atau dihapus. "Padahal produk perundang-undangan zaman belanda pola pikirnya masih kolonial terhadap koloni, jadi bukan melayani masyarakat atau memperbaiki lingkungan agar kesempatan kerja tercipta dan investasi terjadi."  

Penyederhanaan aturan itu merupakan salah satu fokus yang diserukan Presiden Joko Widodo kepada para menteri Kabinet Kerja. Di samping, pemerintah juga terus memperbaiki sistem birokrasi di Tanah Air. "Agar tidak sekadar kerja, atau bahkan agar dianggap relevan membuat aturan yang menyusahkan. Itu reformasi birokrasi," ujar Sri Mulyani.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gurita Bisnis Bahlil Disorot, Jatam Sebut Dugaan Pembiayaan Kampanye Jokowi-Maruf Amin Rp 30 Miliar

9 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Gurita Bisnis Bahlil Disorot, Jatam Sebut Dugaan Pembiayaan Kampanye Jokowi-Maruf Amin Rp 30 Miliar

Jatam menyoroti gurita bisnis Menteri Bahlil dan menduga bisnis itu ikut membiayai kampanye Pemilu 2019 untuk Jokowi dan Maruf Amin.


Ledakan Smelter Nikel Terjadi Berulang, Bahlil: Saya Akui Harus Ada yang Diperbaiki

24 Januari 2024

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Ledakan Smelter Nikel Terjadi Berulang, Bahlil: Saya Akui Harus Ada yang Diperbaiki

Bahlil buka suara soal insiden ledakan smelter yang berulang kali terjadi. Ia mengatakan pemerintah bakal memperketat perizinan untuk hilirisasi.


Pemprov DKI Berencana Terapkan Pajak Hiburan 40 Persen, Politikus PSI Ingatkan Sejumlah PR

20 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pemprov DKI Berencana Terapkan Pajak Hiburan 40 Persen, Politikus PSI Ingatkan Sejumlah PR

Bapenda DKI diminta memastikan uang pajak hiburan masuk ke rekening Pemprov DKI, sehingga uang pajak tersebut menjadi sumber PAD.


Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

11 Januari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keempat kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.


OJK Terbitkan Aturan Transformasi Digital Perbankan: Perizinan hingga Data Pribadi

30 Desember 2023

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
OJK Terbitkan Aturan Transformasi Digital Perbankan: Perizinan hingga Data Pribadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan dan pedoman baru untuk mendukung kualitas pelaksanaan transformasi digital sektor perbankan. Apa saja?


Kala Jokowi Geram Investasi Terganjal: Percuma Muter ke Seluruh Negara, Perizinan Ruwet Bertahun-tahun

7 Desember 2023

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi (dari kiri) Dirut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendag Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki membuka secara simbolis pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kala Jokowi Geram Investasi Terganjal: Percuma Muter ke Seluruh Negara, Perizinan Ruwet Bertahun-tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti ruwetnya masalah perizinan dan pembebasan lahan yang masih terjadi hingga kini.


OJK Cabut Izin Bank-bank Sepanjang Tahun Ini, Berikut Daftarnya

5 Desember 2023

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
OJK Cabut Izin Bank-bank Sepanjang Tahun Ini, Berikut Daftarnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 4 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang tahun 2023, apa saja?


Cerita Mahfud Md Pernah Didatangi Pengusaha yang Protes soal Suap Perizinan

9 November 2023

Bakal cawapres Mahfud MD menghadiri konsolidasi relawan di Yogyakarta Minggu 29 Oktober 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Cerita Mahfud Md Pernah Didatangi Pengusaha yang Protes soal Suap Perizinan

Mahfud Md mengatakan tindak pidana korupsi dan kolusi sering terjadi di kelompok elite, tapi dia tidak menyebutkan spesifik kasus yang ia maksud.


Bantu Urus Perizinan, Pemprov DKI Gelar PTSP Goes to Mall di AEON dan Summarecon Kelapa Gading

6 November 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI melaksanakan sosialisasi perihal perizinan di ruang publik bernama PTSP Goes to Mall. Kali ini lokasi pelayanan ada di Senayan City Mall, Jakarta Selatan, Minggu, 5 November 2023. Tempo/Novali Panji
Bantu Urus Perizinan, Pemprov DKI Gelar PTSP Goes to Mall di AEON dan Summarecon Kelapa Gading

Dinas PMPPTSP DKI Jakarta melakukan sosialisasi perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal di sejumlah mal di Ibu Kota.


Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Surati Menteri LHK

3 November 2023

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Surati Menteri LHK

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menilai pemutihan lahan sawit berpotensi maladministrasi. Karena itu, Ombudsman mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar menunda batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit yang terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan.