2 Hari Lagi, Kominfo Janji Buka Blokir Internet Seluruh Papua

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan akan  menghentikan pemblokiran internet atau blokir internet di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dalam dua hari ke depan.

    "Kemungkinan satu atau dua hari bisa dibuka semuanya (wilayah Papua)," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

    Dia sangat mengharapkan situasi di Papua benar-benar kembali kondusif, dan janji tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ucap Semuel, pihaknya masih menunggu terkait laporan status situasi yang sedang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.

    "Kita berharap ya, tapi kita selalu bekerja sama dengan aparat keamanan. Karena kita menunggu laporan dari para aparat yang ada di lapangan," tuturnya.

    Adapun hingga saat ini wilayah Papua dan Papua Barat yang belum dibuka pemblokiran internetnya adalah Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kota Manokwari dan Kota Sorong.

    Sebelumnya, Menteri Kominfo Rudiantara enggan disalahkan terkait kerugian yang dialami masyarakat Papua dan Papua Barat, akibat pemblokiran internet yang berlangsung mulai 21 Agustus 2019. Menurutnya, yang seharusnya bertanggung jawab adalah para pelaku kerusuhan dan penyebar berita hoaks yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan pemblokiran.

    "Kalau enggak ada kerusuhan dan enggak ada penghasutan, tidak akan ada pembatasan (internet), jadi kalau mau dituntut ya yang bikin rusuh dan bikin hoaks uang disuruh ganti rugi," ujar Rudiantara di Ballroom Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Ia menampik kebijakan pemerintah itu mengganggu kegiatan ekonomi bahkan berdampak kerugian kepada para pelaku usaha. Rudiantara justru menunjuk kerusuhan sebagai biang keladi yang mengganggu dunia usaha. "Kalau enggak ada kerusuhan enggak ada pembatasan," kata Rudiantara.

    Adapun sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500.

    Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?