Defisit Anggaran AS Tembus US$ 1 Triliun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Departemen Keuangan AS di Washington, AS, 6 Agustus 2018. [REUTERS / Brian Snyder]

    Gedung Departemen Keuangan AS di Washington, AS, 6 Agustus 2018. [REUTERS / Brian Snyder]

    TEMPO.CO, Jakarta - Defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan membengkak hingga menembus US$ 1 triliun sepanjang 11 bulan pertama tahun fiskal 2019.

    Menurut laporan anggaran bulanan yang dirilis Departemen Keuangan AS pada Kamis, 12 September 2019, total defisit anggaran pemerintah AS meningkat sekitar 19 persen menjadi US$ 1,07 triliun hingga Agustus 2019.

    Adapun defisit anggaran pada  periode yang sama tahun fiskal sebelumnya tercatat US$ 898,1 miliar. Meski membengkak, defisit pada akhir tahun fiskal 2019 kemungkinan akan menyempit akibat efek penerimaan pajak

    September, bulan terakhir tahun fiskal negara tersebut, biasanya mencatatkan surplus karena pembayaran pajak triwulanan jatuh tempo, sehingga dapat menurunkan angka keseluruhan.

    Secara bulanan, defisit pada Agustus tercatat US$ 200,3 miliar atau lebih kecil dari defisit sebesar US$ 214,1 miliar yang tercatat pada Agustus 2018, menurut data Departemen Keuangan.

    Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office) AS telah memperkirakan bahwa defisit anggaran 2019 akan tercatat US$ 960 miliar.

    Pembengkakan tersebut mendapatkan dorongan dari bea cukai, yang melonjak menjadi US$ 64 miliar sepanjang tahun fiskal berjalan dari US$ 36,7 miliar pada tahun sebelumnya.

    Kondisi itu mencerminkan tarif yang dilancarkan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap impor Cina, baja, dan barang-barang lainnya. Meski demikian, pendapatan dari bea cukai tetap saja merupakan bagian kecil dari keseluruhan pendapatan federal.

    Pada Kamis, 12 September 2019, Bloomberg News melaporkan bahwa pejabat pemerintahan Trump telah membahas penawaran perjanjian perdagangan terbatas kepada Cina.

    Menurut sumber terkait, keberadaan perjanjian sementara dapat menunda bahkan mengurangi beberapa tarif sebagai imbalan komitmen Cina atas kekayaan intelektual dan pembelian produk-produk pertanian AS.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.