BKPM Raih WTP Kelima Kalinya, Thomas: Terus Memperbaiki Diri

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia.  ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), dan Kepala BKPM Thomas Lembong (tengah), mengikuti diskusi di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 18 Agustus 2019. Diskusi tersebut bertajuk Ignite the Nation: Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Satu Indonesia. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk kelima kalinya secara berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Opini tersebut didapat berdasarkan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 milik BKPM pada periode 2014-2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala BKPM Thomas Lembong di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 12 September 2019. 
     
    Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan prestasi ini menunjukkan upaya BKPM untuk terus bekerja keras mengelola anggaran secara transparan dan efisien. Meski demikian, dia mengingatkan seluruh jajaran BKPM untuk terus memperbaiki diri 
     
    "Ke depannya, kami akan terus berupaya memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang agar anggaran yang kami dapatkan dari rakyat digunakan dengan tepat dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan," ujar Thomas. 
     
    Sementara itu, Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP untuk audit laporan keuangan. Namun, dia menekankan agar K/L terkait tidak berpuas diri dan terus berupaya menggunakan pelaporan informasi keuangan guna memperbaiki kualitas perencanaan penggangaraan dan penggunaan anggaran. 
     
    “Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Mendapatkan opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik akan digunakan sebagai informasi bagi perencanaan penganggaran pada tahun berikutnya,” jelas Sri Mulyani.
     
    Selain itu, BKPM juga mendapatkan penghargaan Opini WTP untuk ke-12 kalinya dan BMN Award Juara 3 Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok K/L dengan Jumlah Satuan Kerja 11 Sampai Dengan 100
     
    Pemerintah memberikan penghargaan kepada 36 K/L yang memperoleh opini WTP selama lima kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018. Pemerintah juga memberikan penghargaan BMN Award dalam hal pengelolaan BMN kepada 11 K/L dalam 3 kategori yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.