TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Dokter Indonesia Bersatu (DIB) dr. Agung Sapta Adi SpAn menyebut, dokter merupakan pihak yang paling dirugikan akibat polemik defisit BPJS Kesehatan. Selain harus pasrah dengan upah yang rendah dan terlambat dibayarkan akibat ketidakmampuan rumah sakit, dokter juga harus mengorbankan profesionalismenya akibat peraturan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
"Peraturan tersebut membuat semuanya menjadi serba terbatas dan adanya keterbatasan ini membuat kami harus akal-akalan agar pasien bisa selamat,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 September 2019.
Agung menjelaskan, contoh akal-akalan yang dilakukan dokter kepada pasien BPJS Kesehatan adalah pemberian diagnosis tambahan dari seharusnya agar pasien tersebut dapat memperoleh lebih banyak ruang untuk tetap dibiayai oleh BPJS. Hal tersebut terpaksa membuat dokter berada di posisi yang serba salah karena harus memikirkan keselamatan pasien dan aturan BPJS Kesehatan yang membatasi tindakan medis atau pemberian obat.
"Pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan maupun biaya yang ditanggung BPJS tergolong kecil atau tidak sebanding dengan penyakit yang dihadapi," katanya.
Oleh karena itu, Agung meminta agar pemerintah tak hanya sibuk dengan kenaikan besaran iuran program JKN-BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat. Dia berharap pemerintah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola program tersebut yang dinilainya keliru lantaran terus menerus mengorbankan rumah sakit beserta tenaga medis di dalamnya. "Pemerintah ini (mengelola BPJS Kesehatan) seperti bandar yang tak mau rugi," ujarnya.
Agung menambahkan, kenaikan iuran program JKN - BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada tahun depan tak ubahnya sebagai upaya pemerintah untuk menjaga komitmen politik semata. Kenaikan iuran dinilai hanya sebatas upaya mempertahankan program JKN - BPJS Kesehatan tanpa menyelesaikan akar masalahnya.
