PTDI Bakal Murnikan Hak Produksi Pesawat Rancangan BJ Habibie

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat N250 karya Presiden RI ketiga, BJ Habibie di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu, 11 September 2019.  N-250 adalah pesawat penumpang sipil (airliner) regional komuter turboprop rancangan asli IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. TEMPO/Prima Mulia

    Pesawat N250 karya Presiden RI ketiga, BJ Habibie di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Rabu, 11 September 2019. N-250 adalah pesawat penumpang sipil (airliner) regional komuter turboprop rancangan asli IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (persero) atau PTDI berambisi memurnikan hak produksi, desain, dan pemasaran dua pesawat rancangan Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, yaitu CN-235 dan NC-212. Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Muhammad Ridlo Akbar, mengatakan kedua produk tersebut masih dikembangkan bersama oleh PTDI dengan Airbus Defence And Space (Airbus DS).

    "Sehingga masih terikat work sharing," ucapnya kepada Tempo, Kamis 12 September 2019.

    Saat ini PTDI masih harus berbagi tugas mengerjakan badan CN-235 yang sudah diproduksi hingga 283 unit, dengan perusahaan manufaktur, Construcciones Aeronauticas SA (CASA) yang kini dikelola Airbus. Sebagian hak pemasaran NC-212, meski kini hanya dibuat di Indonesia, juga masih dipegang produsen pesawat asal Eropa tersebut.

    Lisensi penuh bisa didapat jika pemerintah merealisasi rencana pembelian dua pesawat kargo Airbus A-400. Manajemen PTDI, tutur Ridlo, masih menunggu waktu barter itu diwujudkan.

    “Jika itu jadi, kita akan dapat Autonomus untuk NC-212 dan CN-235." Maksudnya adalah komitmen penyerahan hak penuh kepada PTDI, tanpa ketergantungan lagi pada Airbus.

    Pembelian A-400 didengungkan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Gatot Trihargo, pada April lalu, sebagai bagian dari rencana penyatuan atau holding BUMN aviasi. Kemarin, upaya Tempo menghubungi Gatot untuk menanyakan kelanjutan tersebut belum berbuah hasil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.