Grab Akan Buka 50 Grab Kitchen di Seluruh Indonesia

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perlengkapan tas Duta Wisata GrabFood di Yogyakarta. Dok. Grab Yogyakarta

    Perlengkapan tas Duta Wisata GrabFood di Yogyakarta. Dok. Grab Yogyakarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Head of Marketing Grabfood and New Business Grab Indonesia Ichmeralda Rachman mengatakan nilai penjualan kotor (GMV) Grabfood tumbuh tiga kali lipat pada semester-I 2019. 

    "Ekspansi yang paling signifikan Grabfood Indonesia didukung juga dengan pertumbuhan signifikan bisnis Grabfood di berbagai kota di Indonesia termasuk di Surabaya, Medan dan Bandung dimana nilai kotornya tumbuh 4 kali lipat," kata Ichmeralda di Grab Kicthen Capital Place Jakarta, Kamis 12 September 2019.

    Grab memperkenalkan konsep cloud kitchen sebagai Grabkitchen untuk memaksimalkan layanan Grabfood. "Kami sudah sudah kenalkan Grab Kitchen ini pada September 2018, dan resmi diluncurkan April 2019 lalu di Kedoya," ucap Ichmeralda.

    Saat ini Grab telah membuka 10 Grab Kitchen di Jakarta dan Bandung. "Saat ini kami luncurkan Grab Kitchen yang ke 10 di Capital Palace, dan menjadi Grab Kitchen pertama yang menyediakan makan ditempat, selanjutnya kami akan buka lagi di tempat lain, salah satunya dalam beberapa Minggu ke depan kami akan buka di Bali," ujarnya.

    Grab, kata dia, menargetkan akan mengoperasikan 50 Grab Kicthen di akhir tahun.Ichmeralda mengungkapkan pemilihan lokasi Grab Kitchen nantinya didasarkan data Grab dengan kebutuhan banyak orang terhadap makanan dan minuman. Data tersebut juga dapat mengetahui tren apa yang sedang banyak digemari oleh masyarakat di suatu daerah.

    "Jadi di Grab Kitchen ini kami gabungkan beberapa merchant (penjual) makanan dan minuman, dan penentuan lokasi grab, dan makanan apa saja yang digemari itu juga sudah kami tentukan berdasarkan data yang kami miliki," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.