PT Pos Indonesia Serahkan Prangko Kisah Cinta Habibie - Ainun

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto yang diunggah Melanie Subono di akun Instagramnya ini, menunjukkan BJ Habibie dan Ainun saat keduanya muda. Habibie dan Ainun menikah pada 12 Mei 1962. Keduanya dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie. instagram.com/melaniesubono

    Foto yang diunggah Melanie Subono di akun Instagramnya ini, menunjukkan BJ Habibie dan Ainun saat keduanya muda. Habibie dan Ainun menikah pada 12 Mei 1962. Keduanya dikaruniai dua putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie. instagram.com/melaniesubono

    TEMPO.CO, Jakarta -PT. Pos Indonesia menyerahkan prangko prisma tentang perjalanan cinta Presiden ke-3 RI BJ Habibie bersama sang istri Hasri Ainun Besari.

    “Hari ini sebenarnya, kami janji untuk menyerahkannya kepada beliau. Cuma ya.. turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya bapak Habibie,” ujar Kepala Regional 4 PT Pos Indonesia, Onni Hadiono, ditemui rumah duka B. J. Habibie, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Onni menjelaskan prangko tersebut telah dipesan oleh keluarga Habibie. keluarga memesan 100.000 keping prangko dari 5.000 foto yang mengabadikan perjalanan cinta Habibie - Ainun selama delapan windu.

    “Jadi nanti sebenarnya, ada delapan seri tapi baru jadi satu seri,” kata Onni yang menambahkan satu seri akan dicetak sebanyak 100.000 prangko.

    Lebih lanjut, Onni menjelaskan ide membuat prangko tersebut muncul pada 2017. “Keluarga pak Habibie di samping mengabadikan cinta beliau ke bu Ainun dalam bentuk film, tapi ada juga dalam bentuk perangko prisma,” ujar dia.

    Prangko tersebut juga akan dijual untuk publik. “Pak Tarikh Habibie mungkin akan mengamanahkan kepada kami untuk bisa mendistribusikan kepada masyarakat. Kami tunggu perintah dari pak Tarikh kapan bisa didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Onni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.