Sebelumnya Bank Dunia menilai sistem keuangan Indonesia secara umum tahan terhadap guncangan perekonomian. Namun, lembaga ini menyoroti dua bidang yang harus segera direspons pemangku kebijakan.
Pertama, pemerintah disebut harus meningkatkan visibilitas risiko dengan menilai kesehatan dan ketahanan konglomerasi keuangan. Kedua, pemerintah perlu menjaga kredibilitas sistem keuangan dengan mengatasi kelemahan pada sektor asuransi, khususnya terkait masalah keuangan Bumiputera dan Jiwasraya.
"Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin menjadi tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera," tertulis dalam laporan tersebut.
Lembaga tersebut juga menyarankan OJK selaku regulator untuk melakukan penilaian terperinci atas kesenjangan aktuaria dari kedua perusahaan. Lalu, diperlukan upaya pemulihan atau resolusi secara tertib yang berdasarkan pada hasil asesmen setiap perusahaan.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyayangkan Bank Dunia yang tidak berdiskusi dengan AAJI sebelum merilis laporan tersebut, termasuk saat hal tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Ternyata ketika kami cek ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga tidak pernah dilibatkan," katanya.
Selain itu, dia pun menilai Bank Dunia semestinya tidak merekomendasikan pengawasan terhadap Bumiputera dan Jiwasraya. Togar berharap Bank Dunia dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik terkait penyelesaian tersebut.
BISNIS
