Sri Mulyani: Aset Negara Bisa Dioptimasi jadi Coworking Space

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar aset-aset barang milik negara (BMN) bisa dioptimalkan penggunaanya. Salah satu cara optimalisasi adalah dengan dibangun menjadi coworking space.

    "Saya sudah minta Direktorat Kekayaan Negara supaya seluruh space BMN dioptimalkan penggunaannya. Apalagi dengan teknologi digital sekarang makin banyak tempat kerja menggunakan konsep open space seperti coworking space," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis 12 September 2019.

    Sri Mulyani menyatakan strategi optimalisasi tersebut juga sejalan dengan kebutuhan ruang untuk bekerja yang terus berubah. Apalagi saat ini, para pekerja milenial juga membutuhkan ruang yang berbeda dengan pekerja yang sudah tua.

    Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut bercerita bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini, jumlah pegawai yang masuk dalam kategori milenial mencapai angka 70 persen. Karena itu, strategi optimalisasi tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.

    "Karena mereka milenial, mereka digital native dan mereka menerima konsep-konsep baru termasuk soal open space dan coworking space," kata Sri Mulyani.

    Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disebutkan total nilai aset BMN dari tahun ke tahun terus meningkat. Misalnya, pada 2018 nilai aset BMN pada 2018 setelah diperiksa menembus angka Rp 4.093,7 triliun.

    Angka tersebut tercatat meningkat sebanyak 14 kali lipat dibandingkan dengan pertama kali saat dilakukan penatausahaan pada 2004. Saat itu, total aset BMN baru mencapai nilai Rp 298,3 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.