Dikepung Asap Kebakaran Hutan, Sekolah Berakrobat Lindungi Siswa

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menembus kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Desa Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat, 6 September 2019. ANTARA

    Warga menembus kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di Desa Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat, 6 September 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Palembang - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan terbaru untuk melindungi para siswa dan tenaga pengajarnya agar tak terkena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang makin pekat belakangan ini. 

    Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Widodo, mengatakan upaya dilakukan sebagai upaya antisipasi agar siswa tidak terkena dampak kabut asap yang dapat merusak kesehatan. "Sudah ada 4 sekolah yang memunduran jam masuk sekolah," kata Widodo.

    Keempat sekolah itu adalah SMA Campur Sari Musi Rawas, SMA Megang Sakti Musi Rawas, SMA Simpang Semambang Musi Rawas dan SMA I Banyuasin II. Mulai hari ini, SMAN Pemulutan Barat Ogan Ilir dan SMAN 2 Air Sugihan OKI memundurkan jam masuk belajar.

    Widodo dan timnya melakukan pembagian masker dan edukasi pencegahan dampak kabut asap di SMA 20 Palembang. "Jam mulai belajar bisa pukul 8 pagi," ujarnya.

    Dinas Pendidikan juga telah mengimbau secara langsung kepada semua kepala sekolah untuk meniadakan kegiatan di luar kelas selama adanya kabut asap ini. Hingga kini sudah cukup banyak sekolah yang meniadakan aktivitas di luar kelas.

    Di Musi Banyuasin, misalnya, SMA N 1 Lalan, SMAN 2 Lalan, SMA Hijratul Munawaroh, SMA IT Asyafiah, SMA Bina Pratama, SMA PGRI, dan SMA Mahmambul Ikhsan tidak mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Hal serupa juga terjadi di OKI, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, Pali dan sebagainya. Sebagai catatan Disdik Sumsel untuk pelajar SMA di Sumsel ada sekitar 339 ribu orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.